DPRD Kabupaten Rokan Hulu Konsultasikan Raperda Bantuan Hukum

Jumat, 23 September 2016, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu bertandang ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta). Tujuan kunjungan tersebut untuk berdiskusi dan berkonsultasi perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Bantuan Hukum. Konsultasi membahas seputar cara pembentukkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendanaan lembaga bantuan hukum, kriteria organisasi bantuan hukum yang layak…

Ibadah Jemaat GBKP Pasar Minggu di Kantor Kecamatan Pasar Minggu.

Jemaat GBKP Pasar Minggu akhirnya menjalankan ibadah di Kantor Kecamatan Pasar Minggu (09/10). Sesuai dengan hasil mediasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menginstruksikan untuk sementara Jemaat GBKP Pasar Minggu untuk beribadah di kantor kecamatan selama pengurusan IMB rumah Ibadah berjalan. Ibadah diadakan di ruang serba guna kantor kecamatan yang berada di Lantai…

Saksi Ahli: Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Melanggar Hukum

Persidangan kriminalisasi 26 aktivis kembali digelar di PN Jakarta Pusat, (11/10). Persidangan kali ini merupakan persidangan yang ke-26 kalinya sejak Maret 2016. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh terdakwa yakni Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A, beliau adalah ahli pidana yang saat ini berprofesi sebagai pengajar di Universitas Bina Nusantara, Jakarta.…

Selain PHK Sepihak, PT. Orson Indonesia Diduga Lakukan Banyak Pelanggaran Lain

14 buruh dari Serikat Buruh Multi Sektor-Indonesia (SBMSI) PT. Orson Indonesia kembali melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan melalui perundingan bipartit, Kamis (06/10) di PT. Orson Indonesia. Upaya ini ditempuh setelah SBSMI melaporkan PT. Orson Indonesia ke Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beberapa bulan…

Kabulkan Permohonan: KIP Perintahkan Pemerintah Umumkan Laporan TPF Munir

Majelis Hakim sengketa informasi Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa laporan TPF Munir adalah informasi publik yang wajib diumumkan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Majelis Hakim pada sidang putusan sengketa informasi publik laporan TPF Munir, Senin (10/10) di Graha PPI Abdul Muis Jakarta Pusat. Melalui putusan ini, KIP memerintahkan negara agar segera mengumumkan laporan…

Warga Rembang Ndolani Gubernur Jawa Tengah

Press Rilis JM-PPK Rembang, 11 Oktober 2016 Bapak-bapak dari Rembang Ndolani Gubernur Jawa Tengah Pangkur Binarung getering alam Nguwuh sura bareng luh e pra tani Pra tani kang setyo tuhu Ing kendeng panggenan Awan sore rino wengi Ngantu-antu Tumetesing keadilan Duh Pak Ganjar ngleksanani Beberapa warga dari Desa Tegaldowo dan Timbrangan mendatangi Kantor Gubernur Jawa…

Putusan KIP Menjadi Momentum Baru Pengungkapan Kasus Munir

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm.…

Pemerintah Tidak Melindungi Dan Menghormati Hak Bermukim Warga

Evaluasi Hari Habitat Sedunia 2016 Jakarta, 5 Oktober 2016 – Hari Habitat Sedunia jatuh pada minggu pertama Oktober setiap tahuannya. LBH Jakarta menilai bahwa hari habitat pada tahun 2016 penuh dengan pelanggaran. Hal ini disebabkan pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap  hak atas perumahan dan tempat tinggal dari warganya. Pemerintah telah gagal melindungi hak tempat…

Niat Menolong, Herman Malah Dipolisikan

Pers Rilis No. 1946/SK-RILIS/X/2016 Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam budaya ketimuran, tentu kita akrab dengan budaya gotong royong atau tolong menolong. Namun apa jadinya apabila upaya menolong sesama tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan? Herman (35 tahun) seorang buruh harian lepas, pada akhir bulan Mei 2016, didatangi oleh temannya, Ariyanto. Dalam kondisi terlilit hutang, Ariyanto…

KPK Loyo Usut Korupsi Reklamasi, Malah Bikin Diskusi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang di dalamnya tergabung berbagai organisasi lingkungan dan nelayan Teluk Jakarta menentang diadakannya dialog publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya” hari ini (4/10) di Gedung KPK dengan mengundang berbagai kementerian dan media massa. Koalisi menganggap diadakannya diskusi ini untuk menggalang wacana pembenaran…