Jakarta, www.bantuanhukum.or.id – Minggu, 22 Maret 2015. Pengacara dan Asisten Pengacara yang tergabung dalam Criminal Defense Lawyer LBH Jakarta melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada warga Budi Darma Jakarta Utara. Penyuluhan kali ini mengangkat tema Kampung Anti Korupsi. Dipilihnya isu korupsi sebagai materi penyuluhan lantaran saat ini maraknya kelompok-kelompok tertentu yang ingin berupaya memperlemah semangat gerakan…
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap Kepolisian Republik Indonesia telah sering melakukan aksi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sebenarnya tak bersalah. Salah satu sebab kriminalisasi tersebut bisa terjadi adalah karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, LBH memiliki ide agar para penyidik yang ada di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tak perlu ada…
Bangkok, bantuanhukum.or.id-Pada 21–23 Maret 2015, perwakilan LBH Jakarta (F. Yonesta, Ade Wahyudin, dan Maruli Tua Rajagukguk) menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh The Law Reform Commission of Tailand bekerjasama dengan Asian Institute for Human Rights, di Bangkok-Thailand. Workshop ini dihadiri oleh 40 perwakilan organisasi bantuan hukum dan organisasi sosial dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara,…
Jakarta, bantuanhukum.or.id-Minggu (22/03), Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing yang mengangkat gagasan dominus litis Kejaksaan (red.: Jaksa sebagai pengendali perkara) dalam proses penyidikan. Gagasan tersebut dilandasi oleh kekhawatiran masyarakat dan kalangan praktisi/peneliti hukum akan maraknya kasus-kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian akhir-akhir ini, misalnya kasus yang sedang dihadapi oleh dua…
Pengelolaan air Jakarta oleh pihak swasta masih menuai polemik. Pasalnya, swastanisasi air dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta akan air yang cukup dan berkualitas. Pada Hari Air Sedunia yang jatuh hari ini, puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aksi demonstrasi…
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. “Kami bisa memberikan pendampingan bantuan hukum secara gratis untuk melindungi anak,” kata pengacara publik bidang penanganan kasus LBH Jakarta, Ichsan Zikry, di kantor LBH Jakarta, Cikini, Ahad, 22 Maret 2015. Ichsan mengatakan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem…
Jakarta, bantuanhukum.or.id – Warga Perumahan Pesona Mutiara Indah, Tambun Utara,Bekasi, menggelar kegiatan Kampung Anti Korupsi dengan “Tema Dari Kampung Satu Padu Lawan Koruptor” pada Minggu, 15 Maret 2015. Ini merupakan bagian dari rangkaian acara di komunitas-komunitas untuk lebih peka dan merespon tentang situasi Indonesia yang sedang darurat korupsi. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi dari…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara serentak akan melaksanakan kegiatan Kampung Anti Korupsi pada Sabtu 14 Maret 2015 dan Minggu 15 Maret 2015 besok. Kegiatan turun ke basis-basis komunitas dampingan ini dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi dan sekaligus mendorong partisipasi warga untuk pemberantasan korupsi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh LBH Jakarta…
Penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada desember 2014 silam di wilayah bantaran Kali Apuran Jakarta Barat menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga yang berjumlah sekitar 1500 kk. hingga saat ini terutama warga RW 07 kelurahan kedaung kali angke dan RW 10 Kelurahan Kapuk masih belum mendapatkan ganti kerugian atas rusaknya bangunan tempat tinggalnya. Hal…
Jakarta, www.bantuanhukum.or.id-Minggu, 14 Maret 2015, LBH Jakarta melaksanakan rangkaian acara kegiatan Kampung Anti Korupsi. Kali ini kegiatan tersebut diadakan di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat. Acara dimulai dengan nonton film “Sebelum Pagi Terulang Kembali”. Ini merupakan film yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Bercerita bagaimana modus-modus operandi yang sering dilakukan para anggota DPR dan pengusaha-pengusaha…