“PERADILAN DAN KERAGAMAN”

 Press Release “PERADILAN DAN KERAGAMAN” Advokasi Kasus Kemerdekaan Berkeyakinan dan Beragama Melalui Ruang Persidangan “Buku ini persembahan untuk korban, penyintas, dan pejuang HAM yang terus gigih mempertahankan dan merebut hak-haknya” Persekusi atas kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan terus berlangsung di Indonesia, dengan ekskalasi yang meningkat dari tahun ke tahun karena penegakan hukum yang lemah.…

Lagu Untuk Udin

LBH Pers – Salah satu kampanye Melawan Lupa, sebuah video yang berdurasi kurang lebih 6 menit ini menampilkan sosok Fuad Muhammad Syafruddin seorang wartawan Harian Bernas. Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab dipanggil Udin dianiaya oleh orang tidak dikenal, dan kemudian meninggal dunia. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan…

Kamisan Ke-357 Gerakan Rakyat Melawan Lupa

LBH Jakarta – Aksi kamisan ke-357, Kamis 26/06/2014, kembali dilakukan oleh Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK). Namun, aksi kamisan kali ini sedikit berbeda karena Gerakan Rakyat Melawan Lupa ikut bergabung, sekaligus seluruh peserta aksi memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional dalam aksi kamisan kali ini. Pada aksi kali ini pula para aktivis kembali meneriakan sejumlah…

Ibu Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Ikuti Aksi Hari Anti Penyiksaan

Kamis, 26 Juni 2014, Ibu dari Zulfikar yakni yang menjadi korban salah tangkap dan penyiksaan oleh oknum polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat, ikut terlibat di dalam aksi memperingati hari Anti Penyiksaan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh LBH Jakarta mengungkapkan bahwa angka penyiksaan yang dialami oleh tersangka masih sangat tinggi. Berdasarkan penelitian tahun 2012…

Indonesia Akan Mengalami Kemunduran Jika Dipimpin Pelanggar HAM

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk menyatakan Indonesia akan mengalami kemunduran jika dipimpin presiden yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pada Pilpres, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan terhadap capres yang terlibat pelanggaran HAM termasuk para mantan jenderal,” kata Maruli yang menjadi juru bicara Koalisi Melawan Lupa di depan Istana Negara Jakarta,…

Korban Intoleransi Tidak Terlindungi Hukum

Hukum di Indonesia tidak mampu melindungi kelompok minoritas yang menjadi korban persekusi dan intoleransi. “Kita mempunyai Undang-undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama, tetapi belum ada Undang-undang turunannya yang menjamin kebebasan beragama berlangsung. Ini masalah yang terus berlangsung. Hukum juga bukan melindungi korban tetapi dijadikan alat melanggar hak asasi manusia,” kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH…

Menolak Pindah, Green Park Residence Memagari Rumah Warga dengan Tembok Duri

Setelah menemui Walikota Bekasi dan Camat Pondok Melati, musibah yang menimpa rumah Pak Sandi belum juga mampu diatasi. Rumah yang terletak di Jl. Melati, Pondok Melati RT 006 / RW 002, Pondok Gede ini sedang dikelilingi tembok yang membuatnya tak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Tembok berduri yang berdiri di bagian timur dan selatan rumah…

Keputusan DKP Pemecatan Prabowo Subianto, Bukan Rahasia?

Pengantar Saat ini masyarakat digemparkan dengan beredarnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI dinas keprajuritan. Tidak diketahui mengenai siapa pihak yang menyebarkan dokumen tersebut namun justru isi substansi dari SK itu yang mengundang perhatian dari publik dan media. Di dalam SK tersebut memuat…

Pilpres 2014, Instrumen Impunitas Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Masa Lalu

PETISI GERAKAN RAKYAT MELAWAN LUPA Dan AKSI KAMISAN KE 357 Demokrasi dan kebebasan yang kita rayakan saat ini sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan segenap rakyat Indonesia melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan itu diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban kasus pelanggaran HAM masa lalu,…

Deklarasi Pemilih Cerdas untuk Pilpres 2014

Membangun demokrasi yang substansial merupakan cita-cita bersama seluruh warga negara. Demokrasi yang substansial menempatkan setiap warganegara untuk berpartisipasi secara baik dalam mengambil suatu keputusan bersama demi kesejahteraan bersama. Demokrasi yang substansial terwujud apabila proses pelaksanaan demokrasi menempatkan pemilih berada pada posisi yang utama. Posisi yang utama yang dimaksud adalah masyarakat disungguhkan dengan proses demokrasi yang…