- All
- Buku
- Buku Saku
- Factsheet
- Kertas Posisi
- Modul
Modul Pelatihan Lanjutan Advokasi Litigasi Strategis HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Akhir tahun 2022, LBH Jakarta mengadvokasi Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jemaat menghadapi pelarangan ibadah natal pada 24 dan 25 Desember 2022 oleh warga dan aparat kepolisian. Ibadah dianggap tidak sah lantaran dilaksanakan di rumah pribadi. Pembatasan hak beribadah ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945,…
Modul Pelatihan Dasar Advokasi Litigasi Strategis HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Akhir tahun 2022, LBH Jakarta mengadvokasi Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jemaat menghadapi pelarangan ibadah natal pada 24 dan 25 Desember 2022 oleh warga dan aparat kepolisian. Ibadah dianggap tidak sah lantaran dilaksanakan di rumah pribadi. Pembatasan hak beribadah ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945,…
Catatan-catatan Kritis terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan RI
Dalam Negara Hukum modern keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana…
KAMI TERUSIR: LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA 2015
Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus…
Neraca Timpang Bagi Si Miskin
Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia Pengesahan UU Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 merupakan peristiwa penting perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Sejak saat itu, bantuan hukum didefinisikan secara hukum dan segala kerja-kerja bantuan hukum terinstitusionalisasi dalam sebuah standar dan mekanisme hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan data…
