LBH Jakarta Kecam Pembunuhan Petani di Lumajang

Seharusnya dapat dicegah: Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat lambat bergerak. LBH Jakarta mengutuk peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Korban pembunuhan bernama Samsul alias Kancil (52) dan korban penganiayaan bernama Tosan (51). Mereka dibunuh dan dianiaya di depan Balai Desa karena, pada 9 September 2015 lalu, terlibat menggelar…

MoU TNI dengan Beberapa Instansi, Salah dan Melewati Batas

Pengantar Pada dasarnya TNI mempunyai peran penting sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI juga mempunyai tugas antara lain, Pertama, sebagai alat pertahanan negara, dimana TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keuntuhan…

Masyarakat Sipil Bertemu Watimpres Sampaikan Keluhan Menguatnya Militerisme

Jakarta, bantuanhukum.or.id– Kamis, (10/09) sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Koalisi yang terdiri dari Imparsial, LBH Jakarta, YLBHI, ELSAM, Kontras, SETARA Institute, HRWG, LBH Pers, JSKK, ICW, FMN, SPN dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM menyampaikan keluhan terkait menguatnya militerisme dalam sektor keamanan yang semakin menggerogoti kehidupan masyarakat sipil. Para Koalisi Masyarakat…

Bahaya Militerisme Menggrogoti Kehidupan Masyarakat

Jakarta, bantuanhukun.or.id – Minggu (23/8) Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) bersama Koalisi Masyarakat Sipil desak pemerintah untuk mengembalikan posisi TNI kepada fitrahnya di dalam undang-undang. Desakan ini disampaikan dalam bentuk Konferensi Pers yang diselenggarakan di Gedung LBH Jakarta dengan tajuk “Menyoal MoU TNI dan Keterlibatan Militer Dalam Wilayah Sipil (Keamanan Dalam Negeri). Militerisme di Indonesia…

Kami Terusir, Sebuah Laporan Penelitian Penggusuran DKI Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempublikasikan penelitiannya yang bertajuk, “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari-Agustus 2015”. Publikasi penelitian ini digelar di Gedung LBH Jakarta, Rabu 26/08/15 dan dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis dari berbagai macam media. Publikasi ini dilakukan LBH Jakarta karena dari 30 kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sejak…

Sudah 10 Penggusuran Paksa Pemprov DKI Jakarta di Tahun ini yang Menyebabkan Warga menjadi Korban

Rilis Media Nomor: 925/SK-RILIS/VIII/2015 (Jakarta, 20 Agustus 2015) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian dan TNI yang terlibat dalam penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penggusuran paksa yang kali ini dilakukan terhadap komunitas warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dengan alasan normalisasi kali Ciliwung.…

Menuntut Penyelesaiam Konflik Agraria Desa Sukamulya

Beberapa warga pemuda, perempuan, laki-laki, dan anak-anak berkumpul di salah satu rumah Ketua Rukun Tangga (RT) desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dengan penuh semangat warga menuliskan berbagai kalimat-kalimat perjuangan dikardus-kardus bekas. Sebagian lain menjahit karung bekas dengan rapi untuk dijadikan spanduk. Sore itu warga sedang mempersiapkan berbagai macam peralatan aksi demonstrasi untuk dibawa ke…

Jokowi Harus Tuntaskan Kasus Pembantaian di Paniai, Papua

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (17/12) Aliansi Young Papua (AYP) mengadakan aksi di depan Istana Negara menuntut Pemerintahan Jokowi-JK mengusut tuntas kasus pembantaian rakyat Papua di Paniai, Papua yang dilakukan oleh oknum TNI dan Kepolisian. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa asal Papua dan rekan-rekan jaringan solidaritas untuk Papua, termasuk di dalamnya LBH Jakarta. Aksi damai yang dilakukan dengan…

Jokowi Belum 100 Hari, Papua Sudah Berdarah Lagi

PRESS RELEASE No. 1446/SK/LBH/XII/2014   Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua berulang terus karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. (Jakarta, 10 Desember 2014) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk penyerangan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap masyarakat sipil di Papua yang…

Aksi Damai Indra Azwan Di Depan Mabes TNI

Jakarta, LBH Jakarta—Pemandangan di depan Mabes TNI kali ini sedikit berbeda, 22/09. Perbedaan itu terjadi karena aksi duduk diam dan membentangkan spanduk mencari keadilan yang dilakukan seorang diri oleh Indra Azwan. Indra Azwar adalah seorang pencari keadilan bagi kasus tabrak lari yang menyebabkan putranya meninggal. Kejadian yang menyebabkan putra (Alm Rifki Handika ) dari Indra…