Usut Secara Transparan, Akuntabel dan Tuntas Kasus Penyerangan dan Pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur

Advokasi Kasus, Peradilan yang Adil, Siaran Pers

LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik…

LBH Jakarta Menolak Kebijakan New Normal dengan Pengerahan Tni Polri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Covid-19, Siaran Pers

LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan…

Pelibatan Polri-Bin-Tni-Kejaksaan dalam Percepatan Omnibus Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Mengingkari Komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Perburuhan, Siaran Pers

Banyaknya penolakan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia atas rencana diundangkannya RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Lapangan Kerja lewat pendekatan Omnibus Law, membuat Presiden RI Joko Widodo mengambil respon reaksioner terhadap situasi ini. Sebagaimana disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan media beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo justru menginstruksikan kepada jajaran aparat Polri, BIN (Badan Intelejen Nasional),…

HUT 73 TNI: Hingga Kini TNI Masih Belum Profesional dan Belum Akuntabel

Siaran Pers

Siaran Pers Memasuki usianya yang ke 73 tahun, tampaknya belum ada reformasi signifikan di tubuh TNI. Masih langgengnya impunitas atas kejahatan personel TNI, praktik bisnis koruptif, hingga menguatnya gejala “Neo-Dwifungsi TNI”, menyebabkan TNI tidak bisa bekerja maksimal dan profesional sebagaimana mestinya: sebagai sebuah kekuatan tempur untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Reformasi TNI yang hingga…

MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME

Siaran Pers

Press Release  Koalisi Masyarakat Sipil  (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG)    Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi…

MOU Perbantuan TNI Kepada Polri Melanggar UU TNI

Siaran Pers

Persoalan perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi dengan alasan melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Keterlibatan militer itu seringkali melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri sebagaimana terlihat dari berbagai MOU…

Siaran Pers HUT TNI ke 72

Siaran Pers

Pengaktifan Kembali Dwifungsi ABRI, Pengkhianatan Amanat Reformasi Siaran Pers Nomor : 1149/SK-RILIS/X/2017 Pada HUT ke-72 ini, ABRI yang saat ini kita kenal dengan sebutan TNI (pengubahan terjadi pada 1 April 1999) ditemukan sudah terlalu jauh memasuki ranah kehidupan masyarakat sipil, dan kembali mencoba menancapkan kekuasaanya dalam dunia politik. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan 3 (tiga)…

72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer

Siaran Pers

Tanggal 5 Oktober 2017, TNI akan memperingati hadi jadinya yang ke 72. Beberapa capaian positif reformasi ditubuh TNI sudah dilakukan untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional. Namun demikian masih terdapat sejumlah agenda penting reformasi militer yang perlu dilakukan, karena hal tersebut merupakan amanat dari reformasi 1998. Di masa rezim Orde Baru, TNI (ABRI) digunakan…

Pengamanan Penyidik KPK Bukan Tugas TNI

Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Pers Rilis LBH JAKARTA: 540/SK-RILIS/IV/2017 Beberapa hari ini masyarakat digemparkan dengan berita mengenai penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK oleh orang tidak dikenal. Kejadian tersebut dialami Novel usai menjalankan salat subuh di kawasan kelapa Gading pada Selasa 11 April 2017. Penyerangan diduga kuat berkaitan dengan kasus korupsi yang saat ini disidik oleh KPK. Berbagai…

Tergugat Tidak Siap Dengan Jawabannya, Sidang Gugatan Warga Zeni Mampang Kembali Ditunda

Berita

Sidang Ke-4 (ke empat) gugatan kelompok (Class Action) Warga Zeni Mampang melawan Panglima TNI (Tergugat I), Kepala Staf TNI-AD (Tergugat II), Direktur Zeni AD (Tergugat III), dan Pangdam Jaya (Tergugat IV) dengan agenda pembacaan jawaban dari para tergugat atas gugatan warga kembali tertunda untuk kesekian kalinya (8/17). Hakim Ketua, Made Sutrisna menyatakan persidangan tidak bisa…