Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya (THR)

Perburuhan, Siaran Pers

LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak…

Menghitung Tunjangan Hari Raya (Penjelasan Lengkap THR)

Perburuhan, Publikasi

THR DI TANGAN, HATI PUN TENANG Setiap tahun menjelang hari raya, kita pasti sudah tidak sabar menunggu THR (Tunjangan Hari Raya). THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Biasanya THR akan…

Laporan Pengaduan Posko THR 2017

Siaran Pers

Posko THR 2017 LBH Jakarta yang dibuka sejak tanggal 15 Juni s.d. 3 Juli 2017 telah resmi ditutup dan  menerima 63 pengaduan tentang Tunjangan Hari Raya dengan total pengadu sebanyak 1.411 orang. Pengaduan-pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak seperti pengadu dan perusahaan serta melakukan somasi terhadap perusahaan yang diduga kuat…

LBH Jakarta – Sindikasi Buka Posko Pengaduan THR 2017

Siaran Pers

Press Release No.: 728/SK-RILIS/VI/2017 Menjelang hari raya keagamaan, setiap pekerja/buruh akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dari perusahaan tempat ia bekerja. Adanya THR sangat membantu pekerja/buruh yang merayakan hari besar keagamaannya sehingga pemerintah membuat peraturan tentang THR yaitu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanBagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan yang mengatur kewajiban…

Jelang Lebaran Tahun 2017, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan THR

Perburuhan

Menjelang Hari Raya Keagamaan sering kali Pekerja dihadapkan pada permasalahan keterlambatan pembayaran/ tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan oleh Pengusaha. Banyak Pekerja yang belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan THR. Bahwa THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Setiap Pekerja memiliki hak untuk…

LBH Jakarta Buka Posko THR 2016

Siaran Pers1 Comment

PRESS RELEASE No.: 1093 /SK-RILIS/VI/2016 Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Permenaker no 6 Tahun 2016. Namun, seringkali para pengusaha menyamakan THR merupakan upah yang biasa diterima oleh para pekerja/buruh. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merupakan organisasi masyarakat sipil yang salah satu…

Formulir Pengaduan THR 2016

Perburuhan

LBH Jakarta mengundang pekerja-pekerja yang tidak menerima THR sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, agar mengadukan kasusnya ke LBH Jakarta dalam “POSKO THR 2016”. Melalui Posko ini, LBH Jakarta akan melakukan advokasi agar hak-hak pekerja untuk mendapatkan THR dapat terpenuhi.

Tanya Jawab THR Tahun 2016

Perburuhan, Publikasi, Siaran Pers3 Comments

Apa yang dimaksud dengan THR? Dimana Pengaturannya? Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang selanjutnya disebut THR, adalah Hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Oleh karenanya, THR berbeda dengan gaji bulanan. THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul Fitri bagi…

Suara Penolakan Terhadap RPP Pengupahan

Advokasi Kebijakan, Perburuhan, Rekam Media

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, ada suara penolakan dari buruh dan aktivis advokasi perburuhan. Mereka menolak pengesahan RPP itu jika isinya masih potensial merugikan buruh. Salah satu yang disasar adalah sanksi pidana. Pengacara publik LBH Jakarta, Wirdan Fauzi, mengecam penghilangan sanksi pidana dalam RPP. Ketentuan lama, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan…