Polisi Konsisten jadi aktor Pelanggar HAM

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Tahun 2021 Polisi secara konsisten menjadi Institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, Yakni 661 aduan, jika kita lihat Tahun 2020 terdapat 785 kasus Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian, hal tersebut menggambarkan terjadi peningkatan aduan setelah tahun 2019, dimana Komnas HAM menerima aduan…

topi polisi

Sidang Etik dan Disiplin di Kepolisian Menjadi Sarana Impunitas

LBH Jakarta menilai dipertahankannya (tidak diberhentikan secara tidak dengan hormat) Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan Tindak Pidana, Melakukan Pelanggaran, dan Meninggalkan Tugas atau hal lain sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menjadikan sidang Etik dan Disiplin  menjadi ruang impunitas bagi Anggota Kepolisian yang…

Salah Tangkap Fikry Cs.: Hakim Melanggengkan Penyiksaan

Senin (25/04), Tim Advokasi Anti Penyiksaan (TAP) mengecam keras dan menyesalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada Terdakwa Abdul Rohman, dan Pidana 9 bulan penjara kepada Terdakwa M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto, para korban salah tangkap. TAP menilai Majelis Hakim keliru dalam menjatuhkan putusan karena telah…

Pandemi Jadi Dalih Baru Opresi Seni

Koalisi Seni Luncurkan Pantauan Pelanggaran Kebebasan Berkesenian 2021 Jakarta – Pemantauan pelanggaran kebebasan berkesenian sepanjang 2021 menghadirkan gambaran suram. Sebab, pandemi Covid-19 jadi dalih negara membatalkan atau membubarkan sebagian acara seni. “Standar ganda digunakan negara selama pandemi. Acara seni yang melibatkan pejabat pemerintahan tetap terlaksana, sementara acara lain tidak diperbolehkan,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi…

Terdakwa kasus Unlawful Killing Laskar FPI tidak ditahan, LBH Jakarta : Penegakan Hukum tidak boleh Diskriminatif

Senin, 18 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang dakwaan perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Pada persidangan yang lalu, penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang…

Tindak Tegas Aparat Polisi Pelaku Kekerasan, Putus Rantai Impunitas!

Rabu, 13 Oktober 2021, beredar video dengan durasi kurang lebih 45 detik, yang lagi-lagi menunjukkan aksi brutalitas seorang aparat kepolisian. Di video tersebut terlihat aparat kepolisian membanting seorang peserta aksi ke lantai trotoar hingga yang bersangkutan tergeletak dan mengalami kejang-kejang serta tidak sadarkan diri. Kejadian ini berlangsung di saat mahasiswa sedang melakukan unjuk rasa di…

LBH Jakarta Dorong Bareskrim Polri Bentuk Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Jumat (09/07) LBH Jakarta bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 16.00 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun, S.H. M.Hum. selaku Kepala Subdirektorat II, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi…

LBH JAKARTA KECAM KERAS PENGGUSURAN PAKSA OLEH PT. PERTAMINA DAN MENDESAK POLISI UNTUK MENGUSUT TINDAKAN KEKERASAN YANG MENIMPA WARGA PANCORAN

Jakarta, 18 Maret 2021, LBH Jakarta mengecam keras terjadinya penggusuran paksa, tindakan sewenang-wenang di luar perintah pengadilan yang dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap warga  dengan melibatkan kelompok preman dan organisasi masyarakat. Selain itu, LBH Jakarta juga mengkritik  minimnya (atau bahkan tidak adanya) upaya  Pemerintah cq. Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya penggusuran paksa secara…

LBH Jakarta Dorong Ombudsman RI Dukung Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian

Selasa (16/03) LBH Jakarta bersama Ombudsman RI melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 33 orang, yang terdiri dari perwakilan Ombudsman RI, buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, serta LBH Kantor. Audiensi ini dilakukan guna membahas temuan dan rekomendasi dalam Kertas Kebijakan berjudul: “Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana…