Ramainya pemberitaan terkait Apartemen Green Pramuka City yang pidana konsumennya, komika Acho dan Andrew, menjadikan kasus penggusuran Rawasari di tahun 2008 teringat kembali. Pasalnya area penggusuran tersebut berada di jalan pintu masuk apartemen ini. Dahulu kawasan ini termasuk salah satu ikon pariwisata perdagangan keramik di Jakarta. Terdapat kurang lebih 50 Kios pedagang keramik dan 86…
Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari berbagai LSM dan komunitas korban penggusuran mengajukan pembatalan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena melegalkan penggusuran paksa. Adapun alasan mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut adalah: 1. UU…
Siaran Pers LBH Jakarta Nomor 777/SK-ADV-PMU/VII/2017 Angka penggusuran paksa berpotensi meningkat setelah lebaran LBH Jakarta menelusuri data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan menemukan adanya 507 program senilai Rp 22.714.432.254,- yang diduga mengimplementasikan penggusuran paksa di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Jakarta Pusat, 91 program,…
Jakarta Pusat NO KEGIATAN DAN TEMPAT JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) SATUAN KERJA NILAI ANGGARAN 1 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Cempaka Putih Barat 33600000 2 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Serdang 24440000 3 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang…
Sidang lanjutan judicial review Undang-Undang PrP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (16/5). Sidang dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahli Presiden, dan Pihak Terkait. Daniel Setiadi, Sandyawan Sumardi, dan Azaz Tigor Nainggolan mengajukan diri sebagai…
Masih rekat dalam ingatan ratusan kepala keluarga penghuni Jalan Pasar Ikan Aquarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada tanggal 11 April 2016 silam mereka harus terusir dari lahan dan bangunan yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun. Tanpa didahului sosialisasi maupun kompensasi, warga harus menelan kenyataan pahit saat rombongan aparat gabungan datang dan meruntuhkan…
Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 193 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha sepanjang tahun 2016. Sebagian besar kasus-kasus penggusuran tersebut bertentangan dengan standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles…
Siaran Pers Komunitas korban penggusuran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran Paksa bergabung menjadi Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena bertentangan dengan UUD 1945. UU tersebut…
PERNYATAAN SIKAP LBH Todung Mulya Lubis mengkhianati perjuangan HAM masyarakat miskin kota saat memberikan testimoni di sebuah video berjudul “TODUNG MULYA LUBIS TENTANG PENGGUSURAN” yang diunggah oleh sebuah akun Youtube bernama Jakarta Progresif. Dalam video tersebut, Todung Mulya Lubis memberikan pernyataan yang meresahkan dengan melontarkan stigma bahwa penduduk yang “kebanyakan” hidup di bantaran sungai sebagai…
Siaran Pers Hakim Menetapkan Warga Duri Kepa Memiliki Kedudukan Hukum untuk Menggugat Jakarta, 5 April 2017 – Tidak hanya di Pasar Ikan dan Bukit Duri, warga Duri Kepa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang diwakili oleh Tan Bun Lian, cs juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Pemerintah Kotamadya…