Orang Tua Murid dan Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menyerahkan surat keberatan administratif ke Wali Kota Depok di Balaikota Depok

Diduga Kuat Maladministrasi dan Korbankan Hak Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Siaran Pers Senin, 13 Februari 2023 – Menindaklanjuti laporan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terkait dugaan maladministrasi pengalihan fungsi lahan serta pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui undangan nomor B/70/LM.21-34/0182.2022/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 meminta orang tua murid SDN Pondok Cina 1 dan Wali Kota Depok…

Orang Tua Murid dan Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menyerahkan surat keberatan administratif ke Wali Kota Depok di Balaikota Depok

Orang Tua Murid Layangkan Keberatan Administratif atas Tindakan Wali Kota Depok yang Berupaya Memusnahkan SDN Pondok Cina 1 secara Sewenang-wenang

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban

Upaya Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Pada 11 Desember 2022 lalu Pemerintah Kota Depok berupaya memusnahkan bangunan SDN Pondok Cina 1 dengan mengerahkan ratusan aparatnya. Tindakan tersebut didasarkan pada  surat Wali Kota Depok nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan status lahan SDN Pondok Cina 1 dari tempat pendidikan menjadi…

Tim Advokasi SDN Pondok Cina 01 Mendesak Pemkot Depok untuk Berkomitmen Menghentikan Upaya Pemusnahan Aset Sewenang-Wenang pada SDN Pondok Cina 01

Siaran Pers

Rabu, 14 Desember 2022, Walikota Depok menyatakan akan menunda proses pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 01. Hal ini didasari dari pertemuan antara Pemerintah Kota Depok dengan Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR,  Itjen Kemendagri,  Ombudsman RI,  Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dan Kementerian/Lembaga, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022. Maka…

KAMI TERUSIR: LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA 2015

Factsheet, Publikasi

Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus…

Ingkar Janji Lagi, Hingga Hari Ini Anies Belum Mencabut Pergub DKI 207/2016

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Kamis, 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP…

Gambar rusunami petamburan dari area parkir

Rusunami Petamburan, 19 Tahun Berlalu

Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui jurusita melakukan penyerahan penetapan eksekusi sebagaimana perkara pada putusan nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2003 yang telah dimenangkan oleh warga Rusunami Petamburan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai kewajiban…

Warga Terdampak Penggusuran Serahkan Langsung Surat Tuntutan Kepada Gubernur DKI Jakarta Untuk Segera Cabut Pergub DKI 207 Tahun 2016 Yang Melegalkan Penggusuran Paksa

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban

Pada Kamis, 10 Februari 2022, puluhan perwakilan masyarakat terdampak penggusuran yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyerahkan surat tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Surat tersebut berisi tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak (“Pergub 207/2016”) yang melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak…

Melawan Preseden Buruk Putusan PN Bekasi, Warga Gusuran Pekayon-Jakasetia Kembali Datangi PN Bekasi Untuk Ajukan Kasasi

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Pada Rabu, 1 Desember 2021, Warga korban penggusuran Pekayon-Jakasetia, resmi mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 520/PDT/2021/PT BDG. Belasan warga Penggugat hadir langsung di Pengadilan Negeri Bekasi untuk mendaftarkan upaya kasasi disertai puluhan mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas di depan pengadilan. Upaya hukum dan aksi solidaritas tersebut dilakukan mengingat putusan PN Bekasi yang…

Warga Korban Penggusuran Proyek Rusunami Petamburan Adukan Gubernur DKI Jakarta Kepada Ombudsman

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban

Pada Rabu (27/10), perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta mengadukan Gubernur DKI Jakarta kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Gubernur DKI Jakarta diadukan karena melakukan maladministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp.…

Urgent Action Penggusuran Warga Kampung Tanah Baru Tarumajaya Bekasi

Publikasi, Urgent Action

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat/Bupati Bekasi/Camat Tarumajaya Kami meminta Bapak segera perintahkan penghentian upaya penggusuran paksa yang akan dilakukan terhadap warga Jalan Marunda Makmur, Kampung Tanah Baru, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu, 22 September 2021! Warga Jalan Marunda Makmur, Kampung Tanah Baru, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berjumlah 65 KK yang terdiri dari 32…