Betulkah Jakarta Butuh 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota

Siaran Pers Jakarta, 12 September 2014-09-17 Wacana pembangunan 6 ruas jalan tol dimulai sejak tahun 2007 diprakarsai oleh PT. Jakarta Toll Development yang merupakan gabungan dari PT. Pembangunan Jaya dengan PT. Jakarta Development. Bahkan di tahun 2009 pun sudah disetujui untuk dimulai pembangunannya namun karena banyaknya pro dan kontra akhirnya proyek ini menguap begitu saja…

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dan Akuntabel

RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan…

Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan

RILIS PERS No.1037 /SK/LBH/IX/2014 Ganti Rugi Tidak Adil: Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan LBH Jakarta, 3 September 2014 – Warga Kali Baru Tanjung Priok Jakarta Utara menolak ganti rugi pembebasan lahan milik mereka untuk pembangunan Tol Tanjung Priok karena dinilai tidak adil. Menurut Mindo, pemilik bidang lahan di Kali baru, nilai ganti kerugian…

Masalah Warga dan Tantangan DPRD DKI Jakarta 2014-2019

Belum lama ini, pada 25 Agustus 2014, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dilantik. Sebagai pembawa mandat warga Jakarta, mereka tentu harus diingatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mendera warga DKI Jakarta. Ada banyak masalah di Jakarta yang perlu diperhatikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta terpilih. Diantaranya adalah penggusuran, pendidikan, kesehatan, dan masalah air.…

Tanpa Pemberitahuan Tertulis, Petugas Bongkar Toko Warga

Jakarta, LBH Jakarta – Rabu (27/8), Pukul 07.00 pagi warga Jatinegara Barat dikejutkan dengan kedatangan aparat yang terdiri dari satpol PP dan pihak kepolisian. Kedatangan aparat tersebut juga diiringi dengan kedatangan alat-alat berat yang ditujukan untuk menggusur rumah toko yang berada di sepanjang jalan Jatinegara Barat dan rumah yang berada di bantaran kali. Warga sempat…

Penertiban Pemda DKI menimbulkan masalah sosial baru

RILIS PERS No. 953/SK/LBH/VIII/2014 Penertiban Tidak Menyelesaikan Masalah LBH Jakarta – 8 Agustus 2014, LBH Jakarta menyatakan keprihatinannya kepada Pemda DKI terhadap upaya penertiban yang dilakukan pada sepanjang bulan Juli 2014 sampai sakarang, termasuk rencana-rencana penertiban selanjutnya. LBH Jakarta mendesak Pemda DKI melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas perumahan, hak atas rasa…

Warga Duren Sawit Mendapatkan Haknya Atas Perumahan

RILIS PERS No. 854 /SK/LBH/VII/2014 Gubernur Plt Penuhi Hak Atas Perumahan Warga Duren Sawit LBH Jakarta – 4 Juli 2014, warga Duren Sawit korban penggusuran akhirnya mendapatkan rumah susun. Setelah melakukan pengaduan kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (16/6), dan kemudian menemui Kepala Perumahan DKI Jakarta, Yonathan Pasodung, usaha warga tidak sia-sia. Kini…

Menolak Pindah, Green Park Residence Memagari Rumah Warga dengan Tembok Duri

Setelah menemui Walikota Bekasi dan Camat Pondok Melati, musibah yang menimpa rumah Pak Sandi belum juga mampu diatasi. Rumah yang terletak di Jl. Melati, Pondok Melati RT 006 / RW 002, Pondok Gede ini sedang dikelilingi tembok yang membuatnya tak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Tembok berduri yang berdiri di bagian timur dan selatan rumah…

Pedagang Dalam Masa Pemerintahan SBY

 Jakarta, 19 Juni 2014 Nomor : 781/SK/LBH/VI/2014 Hal : Press Release Pemerintahan SBY minim Perlindungan Terhadap Pedagang Stasiun dan Harapan Kepada Capres-Cawapres PT. KAI (Persero) melakukan pengusiran paksa terhadap pedagang yang berjualan di area Stasiun Kereta Api Sejabodetabek pada bulan Desember 2012 sampai dengan Agustus 2013 lalu. Hal tersebut mengakibatkan 2617 pedagang kehilangan sumber penghasilannya,…

Pedagang Stasiun Gugat PT KAI ke Pengadilan

Kamis 19/6/2014, diskusi berjudul “Evaluasi dan Rekomendasi untuk Capres-Cawapres 2014 dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Pedagang Stasiun” diselenggarakan di gedung LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan oleh BEM FH UI yang bekerjasama dengan LBH Jakarta dan Perpustabek (Persatuan Pegiat Usaha Stasiun seJabodetabek). Pada diskusi publik ini panitia menghadirkan Otto Nur Abdullah Komisioner Komnas HAM, Handika Febrian selaku…