LBH Jakarta Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Kasus Panji Gummilang

(04/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan mengajukan pendapat tertulis ke Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan agama dalam perkara atas nama Terdakwa Panji Gumilang. Dalam pendapat tersebut, pada pokoknya LBH Jakarta menyatakan bahwa Panji Gumilang telah menjadi korban pemaksaan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap ekspresi yang…

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas: Mangkir dari Panggilan PTUN Jakarta, Prabowo Sibuk Terima Tanda Kehormatan Lagi

Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang…

KITA MENANG! FATIA DAN HARIS MENANG! ORANG ASLI PAPUA MENANG! Putusan Bebas untuk Fatia dan Haris Merupakan Angin Segar serta Harapan Bagi Demokrasi

Jakarta, 8 Januari 2024, Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya tiba pada tahap pembacaan putusan akhir. Sejak pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi oleh aparat keamanan dengan senjata lengkap dan mobil taktis dengan jumlah yang sangat banyak. Adapun aparat berjaga berasal dari ragam satuan mulai dari Polda…

Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan…

Pembacaan Tuntutan pada Sidang Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar: Seluruh Tuntutan JPU Sesat (Malicious Prosecution) Serta Menginjak-injak Hukum dan Demokrasi

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk…

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kabulkan Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Moh. Jumhur Hidayat dinyatakan dapat keluar dari Rumah Tahanan Negara cabang Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Penetapan dengan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang dibacakan oleh Agus Widodo selaku Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pada 6 Mei 2021 di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.…

Pelanggaran HAM harus Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Polusi Udara Jakarta

Siaran Pers JAKARTA, 6 Mei 2021 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri G.Wibisana berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan tuntutan yang diajukan 32 warga ibu kota terhadap tujuh lembaga negara. Dia menilai, dalam gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta ini bukan hanya mengenai pelanggaran kewajiban oleh pemerintah, namun terdapat satu…

22 Tahun Setelah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Pemerintah Tak Serius Hapus Praktik Penyiksaan di Indonesia

Hari ini kita peringati bersama sebagai Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah  dimana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia…

PN Jakpus Bebaskan Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya 2018

Tim Advokasi Papua, selaku kuasa hukum dari Sdr. MG mengapresiasi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusan sela Perkara Nomor 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 08 April 2020, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima Eksepsi Penasehat Hukum dari Sdr. MG dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM/35/R.1.16/EKU.1/09/2019…

Rumah telah Diberikan, Seorang Manula Dituduh Menyerobot Lahan

Sidang tuntutan penyerobotan tanah yang didakwakan kepada Zulkarnaen, kakek tua yang dituduh merampas menyerobot lahan di rumahnya sendiri, dilanjutkan (21/08) dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada tiga saksi yang dihadirkan dalam perkara No. 544/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, yaitu Munali, Wilson, dan Dirman. Untuk Munali dan Wilson diambil kesaksiannya, sedangkan…