Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan…

Gerakan Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil Memperingati 16 HAKTP

(Perempuan Mahardhika, Jala PRT, FAMM Indonesia, YAPPIKA – World March of Women, Marsinah.id, Perhimpunan Jiwa Sehat, LBH Jakarta, Sanggar Swara, Konde.co, Arus Pelangi) Jakarta, 26 November 2023 – Momentum 16 HAKTP yang diperingati secara global dan berlangsung sejak 25 November hingga 10 Desember ini menjadi pijakan bagi sejumlah organisasi perempuan dan masyarakat sipil di Indonesia…

HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2023

Tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Peringatan yang berlangsung hingga tanggal 10 Desember ini dilakukan dalam rangka untuk memberi dedikasi terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Namun realita yang masih terjadi hingga hari ini, masih banyak kesenjangan yang dialami…

PERLAWANAN TETAP BERLANJUT, TAKD MELAKUKAN UPAYA KASASI ATAS GUGATAN PEMBLOKIRAN 8 PLATFORM OLEH KOMINFO KE MAHKAMAH AGUNG

Hari Jum’at (17/11/2023) Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung RI secara online. Upaya hukum tersebut merupakan salah satu bentuk perlawanan lanjutan terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 218/B/TF/2023/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. Gugatan yang diajukan oleh TAKD terkait pemutusan…

Hari Anak Internasional 2023: Anak Masih dan Terus Menjadi Korban

Momentum hari anak internasional yang jatuh pada 20 November 2023 merupakan kesempatan penting untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual mengenai pemenuhan hak anak. LBH Jakarta memandang bahwa selama setahun terakhir, situasi pemenuhan hak anak masih jauh dari ideal. Berdasarkan catatan yang berangkat dari hasil riset/kajian, pemantauan, serta pengalaman pendampingan masyarakat miskin, buta hukum, rentan, dan…

Kasasi Ditolak Mahkamah Agung, Koalisi IBUKOTA Desak Pemerintah Segera Laksanakan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan pengadilan di tingkat I dan tingkat I Jakarta – Kemenangan kembali diraih Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (IBUKOTA) terhadap pemerintah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Putusan MA ini diketok pada 13…

Pembacaan Tuntutan pada Sidang Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar: Seluruh Tuntutan JPU Sesat (Malicious Prosecution) Serta Menginjak-injak Hukum dan Demokrasi

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk…

Anomali Putusan Mahkamah Konstitusi: Manuver Otoritarian Mahkamah Konstitusi yang Membuka Karpet Politik Dinasti Para Oligarki

Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah membacakan putusannya terhadap enam permohonan pengujian materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”), yang dibacakan Senin (16/10) khususnya terkait syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal yang membuat pengujian materiil ini menjadi diskursus publik adalah dikaitkannya dengan sengkarut konflik kepentingan…

Klaim Sepihak Tanah Warga oleh TNI AU Kembali Terjadi, Warga Rumpin Datangi Kantor Staf Presiden dan Komnas HAM

Perwakilan warga Rumpin, Kabupaten Bogor bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Komnas HAM RI dan Kantor Staf Kepresidenan RI untuk mengadukan TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya atas adanya klaim sepihak atas tanah warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya.…

RILIS PERS LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA “Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Kembali Mengancam Warga”

Pada Minggu, 8 September 2023, Pihak UIII bersama aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, kembali mengancam lahan garapan warga Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat. Adapun tindakan tersebut diklaim sebagai sosialisasi untuk pengerjaan proyek pembangunan kompleks kampus UIII yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).   Tindakan pihak UIII bersama aparat keamanan tersebut jelas merupakan tindakan…