Jakarta, LBH Jakarta – Rombongan mahasiswa dari Deakin University Australia berkunjung ke kantor LBH Jakarta, 01/07/2014. Kunjungan yang mereka lakukan ke LBH Jakarta dalam rangka study tour steakholder hukum di Indonesia. Kunjungan mereka ke Indonesia pada kesempatan kali ini juga dalam rangka kerjasama dengan Internship International. Rombongan terdiri dari gabungan mahasiswa dan dosen Deakin University…
Emanuele Lobina, Ahli hak atas air dan dosen utama dari University of Greenwich, Inggris dihadirkan oleh LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) memberikan pendapatnya tentang pengembalian pengelolaan air dari swasta ke negara/publik. Pendapatnya bisa menjadi masukan bagi LBH Jakarta dan KMMSAJ yang sedang memperjuangkan hak atas air untuk warga Jakarta agar…
Sudah tujuh belas tahun pengelolaan air di Jakarta diprivatisasi sehingga merugikan keuangan negara dan hak atas air warga. LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta(KMMSAJ) melakukan gugatan warga negara untuk nasionalisasi atau pengembalian pengelolaan air ke publik. Berjalan waktu muncul rencana pembelian saham PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT.…
Jakarta. Penegakan hukum menjadi permasalahan terbesar dalam upaya memperbarui hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemahaman keliru akan konsep PK dan arogansi sektoral untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak adalah faktor kunci ketidakmampuan komunitas hukum Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia…
Jakarta. Nanik Sumarni kini bernafas lega, setelah delapan puluh lima hari mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, akhirnya pada 10 Maret 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur diketuai H. Purwadi S.H., M.H., menyatakan Nanik Sumarni dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kasus…
Jakarta. Sabtu 8 Maret 2014, LBH Jakarta menyelenggarakan ujian tertulis Kalabahu angkatan 35 secara serentak yang diikuti oleh 105 orang dari total 174 orang yang mendaftar. Pelaksanaan Ujian Kalabahu 35 dilakukan secara serentak dengan membagi peserta ujian langsung menjadi dua gelombang dan peserta ujian secara online satu gelombang. Para peserta yang mengikuti ujian langsung di…
Jakarta. Di tengah jaminan konstitusional atas hak pendidikan, ternyata masih terdapat potret buram pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014. Dalam website resmi dikelola Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (https://web.snmptn.ac.id/ptn/31) dinyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN 2014 disyaratkan tidak tuna netra, tidak…
Informasi program: Tanggal: 31 Maret s.d. 9 Mei 2014 Tempat: Jakarta, Indonesia [button type=”small” color=”red” rounded=”1″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1_0fLsR_-k-UxDDnHaOvXAK-XGhAowUUtTKVwEneOMNQ/viewform” ]Registrasi Online[/button] LATAR BELAKANG LBH Jakarta kembali mengadakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) angkatan ke-35. Pelatihan ini telah dan terus diadakan sejak tahun 1980. KALABAHU merupakan sarana belajar bersama bagi Mahasiswa/i- Alumni Hukum dan Non-Hukum. Ruang berargumentasi, menguji…
Tulisan ini pertama kali dimuat pada situs kuhap.or.id. Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara Oleh: Ichsan Zikry, S.H (Pengabdi Bantuan Hukum di LBH Jakarta) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme…
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pemb ahasan Rancangan…