Jakarta, LBH Jakarta—LBH Jakarta kembali melaksanakan program pengembangan kapasitas (capacity building program) guna meningkatkan kemampuan bagi para Pekerja Bantuan Hukum. Program yang mengambil tema “Penulisan Laporan Penelitian” ini dilaksanakan pada hari Kamis (09/10/14) di lantai 2 gedung LBH Jakarta dengan pemateri Bapak Freddy K. Kalidjernih, Ph.D dan diikuti oleh semua Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta.…
Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. “Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,”…
Jakarta, LBH Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Rabu (08/10/14), menggelar konferensi pers di Gedung LBH Jakarta. Agenda konferensi pers kali ini terkait dengan kasus Nurdin Prianto korban salah tangkap. Kasus salah tangkap tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku dari kepolisian. kejadian salah tangkap ini bermula pada hari Senin (06/10/14), saat itu Nurdin yang ingin menjalankan…
Jakarta, LBH Jakarta – Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN untuk kesekian kalinya mengadakan unjuk rasa. Aksi tersebut dilaksanakan di depan Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta (07/10/14). Aksi yang bertemakan “Menggugat Qurban Negara Bagi Pekerja Outsourcing di BUMN” ini diikuti oleh ratusan massa dari berbagai Serikat Pekerja. Aksi ini disimbolkan sebagai bentuk keteguhan…
Gara-gara menanam pohon di bahu jalan Perumahan Pesona Mutiara Indah,Tambun Utara, 4 warganya mendapat panggilan kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Adalah Sukmadi, Sulaeman, Sugiono dan Embon. Mereka oleh Developer Perumahan, PT Sadra Indo Utama, dianggap bersalah karena telah menanam pohon di bahu jalan area perumahan. Merasa tidak benar dengan surat panggilan kepolisian tersebut, 4…
Jakarta, LBH Jakarta – LBH Jakarta menyelenggarakan Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) Angkatan I untuk Buruh, Sabtu 04/10 di gedung LBH Jakarta. Acara yang mengambil tema “Memperkuat Gerakan Buruh Demi Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Sosial” tersebut diikuti 35 buruh perwakilan buruh dari 17 serikat buruh yang tersebar disekitar Jabodetabek. Pembukaan Kalabahu Buruh ini dilakukan oleh…
Cikarang, LBH Jakarta—Polresta Bekasi kembali memanggil Erizal seorang karyawan PT. Karuna atas tuduhan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) pada 30 September 2014. Erizal diadukan kepada pihak kepolisian oleh Dani Yudhianto HRD PT. Karuna. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Brigadir Faber selaku Penyidik Polresta Bekasi dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Erizal…
Jakarta, LBH Jakarta—Rabu (01/10/14), LBH Jakarta mengadakan diskusi bersama aktivis dari etnis Rohingya Myanmar bernama Abu Tahay. Abu Tahay adalah seorang aktivis yang memperjuangkan nasib bagi etnis Rohingya di Myanmar. Diskusi dengan tema “challenges on Rohingya’s Citizenship” ini berjalan dengan lancar dan hangat dengan peserta diskusi berasal dari LBH Jakarta, Human Rights Watching Group (HRWG),…
Release Press “Sinetron” sidang paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU akhirnya memutuskan Pemilihan Kepala Daerah langsung dikembalikan ke DPRD. Nantinya, UU yang disahkan akan menggantikan ketentuan lama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan…
Kamis (18/09), Komite Nasional Pendidikan yang terdiri dari berbagai jaringan advokasi kebijakan pendidikan, antara lain: LBH Jakarta, PSHK, Center for Innovation Policy and Governance, Education Forum, Forum Mahasiswa Nasional, BEM UI, BEM FHUI dan SEMAR UI diundang ke Rumah Transisi Jokowi-JK untuk mempresentasikan rekomendasinya terhadap program kerja 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK di bidang kebijakan pendidikan.…