44 Tokoh Agama Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Bambang Widjojanto dkk

Sedikitnya 44 tokoh agama di seluruh Indonesia mendesak dan mendukung upaya Presiden untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegiat anti korupsi. Koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia, Alissa Wahid mengatakan upaya kriminalisasi tersebut harus dihentikan karena tidak masuk akal. “Tiba-tiba mak bedunduk ada 49 tokoh GAK (Gerakan Anti Korupsi) terlibat kasus…

Polri Diminta Tidak Mencari-cari Kesalahan Orang seperti Kopkamtib.

Banyaknya rentetan dugaan kriminalisasi yang dituduh dilakukan polisi menimbulkan kekhawatiran kalau Polri bakal bertransformasi menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang eksis pada rezim orde baru. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar berharap, Polri mampu menjaga profesionalitasnya sebagai penegak hukum. Tidak mencari-cari kesalahan orang apalagi melanggar HAM seperti yang dilakukan Kopkamtib. “Kalau cara-cara Kepolisian mencari-cari…

Masyarakat Sipil Desak Presiden Hentikan Penegakan Hukum Sesat

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari…

Presiden Harus Segera Hentikan Kriminalisasi BW dan Pegiat Antikorupsi lainnya

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara…

Dari Minum Kopi hingga Diskusi tentang Korupsi

Tanggerang, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan Sapu Koruptor kembali mengadakan diskusi tentang korupsi di Kedai Kopi Sagam yang berlokasi di Kawasan BSD Tanggerang (17/09). Diskusi yang bertajuk “Korupsi adalah Musuh Kita Bersama” ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa untuk bahu-membahu memerangi korupsi. Lebih lanjut, diskusi ini juga merupakan sarana untuk menggalang dukungan dari mahasiswa agar…

Kabareskrim Anang Ditantang Evaluasi Puluhan Kasus Kriminalisasi Aktivis Antikorupsi

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar yang baru menduduki jabatan tersebut diminta untuk mengevaluasi kinerja Bareskrim Polri semasa dipimpin oleh Komjen Budi Waseso. Terlebih lagi, banyak kasus yang dianggap mengkriminalisasi sejumlah aktivis antikorupsi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. “Urgensi evaluasi penyidikan diperlukan karena Anang menduduki posisi baru. Dia…

Mengapa Nama Bambang Widjojanto Lenyap dalam Kasus Saksi Palsu?

Nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto tak tercantum dalam amar putusan terdakwa Zulfahmi Arsyad. Padahal, dalam surat dakwaan maupun tuntutan jaksa, Bambang disebut terlibat perkara mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 itu. “Dengan tidak disebutkan nama Bambang Widjojanto, kebenaran ke depan…

Masyarakat Banten Deklarasikan Diri untuk Mendukung KPK

Serang, bantuanhukum.or.id—Banten Studi Club bersama LBH Jakarta selenggarakan Dialog Publik dan Deklarasi dengan tema “Deklarasi Dukungan Masyarakat Banten dalam Pemberantasan Korupsi dan Melawan Balik Koruptor,” Sabtu, 08 Agustus 2015. Acara ini merupakan ekspresi dukungan masyarakat Banten kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih mengalami serangkaian hambatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih…

Alghiffari Aqsa Terpilih Jadi Direktur LBH Jakarta yang Baru

Alghiffari Aqsa akhirnya terpilih sebagai direktur LBH Jakarta periode 2015-2018. Alghiffari memperoleh dukungan 15 suara mengalahkan Mohammad Isnur yang memperoleh 7 suara,Tommy tobing 2 suara dan Pratiwi Febry 1 suara. Sementara 2 suara tidak sah. Pemilihan ini dilakukan hari Jumat (7/8/2015) di LBH Jakarta yang diikuti para pengacara dan karyawan LBH Jakarta. Hadir dalam kesempatan…

Warga Serang Banten ‘Serang’ Korupsi

Banten, bantuanhukum.or.id—Kampung Serang Banten menyelenggarakan Kampung Anti Korupsi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu (27/06). Cara tersebut diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai pemberantasan korupsi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif untuk ‘sapu bersih’ koruptor mulai dari kampung-kampung. Kegiatan ini berisi diskusi seputar permasalahan korupsi dan di tutup dengan…