Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri

Berita, Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)…

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENGECAM PENGUSIRAN PAKSA DAN TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP WARGA KAMPUNG BAYAM

Advokasi Kasus, Berita, Publikasi, Siaran Pers

Jakarta, 22 Mei 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan dan pengusiran paksa yang dialami oleh warga Kampung Susun Bayam (KSB). Kekerasan yang terjadi dilakukan oleh petugas keamanan Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Propertindo (JAKPro), Satuan Pamong Praja (Satpol-PP), Polri dan TNI pada Selasa, 21 Mei 2024 di Rumah Susun Kampung…

Warga Kampung Bulak Terintimidasi Ratusan Aparat Keamanan Gabungan

Advokasi Kasus, Berita

Kamis, 21 Desember 2023, warga Kampung Bulak tiba-tiba didatangi oleh ratusan aparat keamanan gabungan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan berbagai perangkat aparatur pemerintahan Kota Depok, Jawa Barat. Adapun kedatangan mereka adalah untuk mendampingi kegiatan penilaian (appraisal) oleh Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diklaim pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai zona…

Demokrasi di Ambang Krisis, #KitaBerhakKritis: Bebaskan Fatia-Haris, Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Selamatkan Suara Kritis!

Berita, Publikasi, Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan…

Pembacaan Tuntutan pada Sidang Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar: Seluruh Tuntutan JPU Sesat (Malicious Prosecution) Serta Menginjak-injak Hukum dan Demokrasi

Publikasi, Siaran Pers

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk…

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas Kritiknya terhadap Pejabat Publik

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

TIGA KALI DITUNDA GANTI KERUGIAN WARGA PULAU PARI AKHIRNYA DIMULAI

Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Senin, 15 Agustus 2022, agenda pertama sidang Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Mustaghifirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo sebagai korban kekeliruan penerapan hukum akhirnya dimulai juga. Persidangan dimulai tanpa dihadiri oleh pihak Termohon 2 (Dua) yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan yang layak dan patut oleh pihak Pengadilan…

Sidang Ganti Kerugian Warga Pulau Pari korban kriminalisasi Ditunda

Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Senin, 25 Juli 2022 Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat melalui Kuasa Hukumnya Koalisi Selamatkan Pulau Pari menjalani sidang perdana Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,…

Kriminalisasi Jumhur Hidayat: TAUD Daftarkan Memori Kasasi

Advokasi Kasus, Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Rabu, 27 April 2022. Jumhur Hidayat melalui Kuasa Hukumnya Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 14 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel tanggal 11 November 2021 yang dalam…