Persekusi Mengancam Kebebasan Berpendapat & Demokrasi

Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-oang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang. Pola yang ditemukan adalah Mentrackdown orang yang dianggap menghina…

Kebebasan Berekspesi Adalah Hak Asasi

Deklarasi Tim Pembela Kebebasan Berekspresi Berangkat dari situasi dan kondisi absennya penghormatan serta perlindungan atas hak kebebasan berekspresi di Indonesia, menjadi acuan bagi kami untuk membentuk sebuah wadah pengacara atau advokat yang concern terhadap penanganan peristiwa pelanggaran terhadap Kebebasan Berekspresi. Meningkatnya angka pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia telah mengindikasikan adanya pelanggaran yang sistematis terhadap…

1 Tahun Pemerintahan Ahok, Jakarta masih Rentan Pelanggaran HAM

Jakarta, 20 November 2015 – Satu tahun sudah sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo, yang kini menjadi presiden. Selama setahun menjabat sebagai gubernur, Ahok banyak membuat gebrakan-gebrakan yang kontroversial. Mulai dari konflik dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, larangan bersepeda motor di bilangan Jalan…

Pergub Abal-Abal Tuai Kritik dari Masyarakat Sipil

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD (10/11). Agenda ini diselenggarakan karena Peraturan Gubernur No. 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dinilai mencederai hak asasi…