MAKALAH KEBIJAKAN: SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Buku yang hadir dihadapan anda ini merupakan kerjasama dari banyak pihak, seperti Rujak Center for Urban Studies, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan LIPI sendiri. Analisa dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi. Jakarta yang kita kenal sebagai ibukota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan…

Diskusi dan Peluncuran Laporan “Selamatkan Teluk Jakarta”

Sepanjang tahun 2016, Tim Koalisi Pakar Independen yang terdiri atas gabungan para ahli dari LIPI, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia menyusun laporan untuk menganalisa dan krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta dari berbagai disiplin ilmu. Tim Koalisi Pakar Independen bekerja sama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengadakan…

Penyuluhan Hukum LBH Jakarta di Rutan Salemba

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta (12/9). Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patut pada kaidah-kaidah hukum yang…

Tinjau Kembali Aturan Pelarangan Sepeda Motor di Jakarta

Jumat, 8 September 2017 – Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia (Jl. MH Thamrin) ke Bundaran Senayan (Jl. Jendral Sudirman), Jakarta. Kebijakan itu dinilai mendengarkan aspirasi publik yang santer bergulir belakangan ini. “Namun, kami mengingatkan, seyogyanya pengambilan kebijakan…

Foto: Rengga Sancaya/detikcom

Pengguna Sepeda Motor akan Konvoi Tolak Perluasan Larangan Sepeda Motor

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di Jakarta menuai protes. Rencananya, pemprov DKI akan memberlakukan larangan melintas bagi pesepeda motor di Jalan Sudirman hingga Bundaran Senayan dan sepanjang ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, sebuah LSM pemerhati keselamatan jalan, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan…

Tunggakan Rusunawa Bukti Kegagalan Pemprov DKI Jakarta Penuhi Janji Sejahterakan Warga

LBH Jakarta Desak Pemprov DKI Jakarta Hentikan Penggusuran Paksa LBH Jakarta mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur 9.522 penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta akibat tidak melunasi tunggakan rusunawa sebesar total 31,7 miliar Rupiah. Mayoritas penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI…

Penggusuran Rawasari, 9 Tahun Lalu Sebelum Ada Apartemen Green Pramuka City

Ramainya pemberitaan terkait Apartemen Green Pramuka City yang pidana konsumennya, komika Acho dan Andrew, menjadikan kasus penggusuran Rawasari di tahun 2008 teringat kembali. Pasalnya area penggusuran tersebut berada di jalan pintu masuk apartemen ini. Dahulu kawasan ini termasuk salah satu ikon pariwisata perdagangan keramik di Jakarta. Terdapat kurang lebih 50 Kios pedagang keramik dan 86…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anggarkan 22 Milyar untuk 507 Program Penggusuran

Siaran Pers LBH Jakarta Nomor 777/SK-ADV-PMU/VII/2017 Angka penggusuran paksa berpotensi meningkat setelah lebaran LBH Jakarta menelusuri data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan menemukan adanya 507 program senilai Rp 22.714.432.254,- yang diduga mengimplementasikan penggusuran paksa di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Jakarta Pusat, 91 program,…

Daftar Program APBD DKI Jakarta 2017 Terkait Penggusuran

Jakarta Pusat   NO KEGIATAN DAN TEMPAT JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) SATUAN KERJA NILAI ANGGARAN 1 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Cempaka Putih Barat 33600000 2 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Serdang 24440000 3 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang…