Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir

Siaran Pers Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini…

Pernyataan Sikap YLBHI, Bersama 15 Kantor LBH Se-Indonesia

Pernyataan Sikap YLBHI, Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia tentang “Penerbitan Perppu No 2/2017 tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundangkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia telah mengikuti…

Kalabahu 38: Memahami Hak Ekosob bersama Rahma Mary

LBH Jakarta melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 38, Senin (10/04) di Gedung LBH Jakarta. Pada kesempatan kali ini para peserta Kalabahu mendapat materi mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dari Rahma Mary. Materi ini diberikan kepada para peserta agar mereka memahami komitmen dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak Ekosob warga negaranya. Hak…

#JakartaKritis: Demokrasi yang Jernih dan Hak atas Kota

Jakarta Hari Ini Setengah tahun ke belakang, apa yang terjadi di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta benar-benar memanaskan suhu politik nasional ke titik didih. Sejak pidato Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka tentang Surat Al-Maidah pada 15 Oktober 2016 yang lalu, berbagai berita palsu, maupun hasutan-hasutan muncul dan menyebar dengan begitu mudahnya lewat media…

Bebaskan Eks Gafatar dari Diskriminasi dan Kriminalisasi

Siaran Pers Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara menunjukkan betapa ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan…

Syarat Pendaftaran Kalabahu 38

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) merupakan pelatihan hukum dan hak asasi manusia yang diselenggarakan LBH Jakarta setiap tahun sejak 1980. Di Kalabahu lah LBH Jakarta mencari kader-kader Pengabdi Bantuan Hukumnya dan sekaligus menyebarkan perspektif Gerakan Bantuan Hukum Struktural kepada kalangan muda. Dalam Kalabahu, peserta diperkenalkan dengan kerja-kerja advokasi dan nilai-nilai yang diperjuangkan LBH Jakarta. Peserta…

LBH Jakarta Gelar Pelatihan HAM untuk Simponi Band

LBH Jakarta bersama dengan grup band Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) gelar pelatihan terbatas tentang pengetahuan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedung LBH Jakarta (29/01). Pelatihan ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan Simponi terkait HAM. Pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini membahasa 3 materi yakni Pengantar HAM, Hak Sipil Politik serta…

Putusan Pengadilan Mendukung Pemberangusan Kebebasan Seni

Jakarta, Kamis, (10/11) – Pada peringatan hari Pahlawan tahun ini, faktanya bangsa Indonesia harus diperhadapkan dengan institusi pengadilan yang masih meng-amin-i penindasan serta penjajahan alam pikir, kreativitas serta kebebasan berpendapat dan berkumpul sejumlah warga negara Indonesia. Meski seluruhnya itu telah dijamin oleh Konstitusi. Majelis Hakim dalam putusannya justru membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan…

Pemerintah Jangan Tutupi Pelanggaran Ham Di Papua dalam Sidang Umum PBB

Pers rilis Nomor 1898/SK-Rilis/IX/2016 Pada tanggal 26 September 2016 berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 71 di New York. Dalam kesempatan ini Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Mashal, Tuvalu, dan Tonga adalah negara-negara yang menyerukan Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami warga Papua dalam kurun 50 Tahun terakhir. Indonesia…

5 Alasan Menolak Wiranto menjadi Menko Polhukam

PRESS RELEASE Pers Rilis: 1454/SK-Rilis-MKR/2016 5 Alasan Menolak Wiranto menjadi Menko Polhukam LBH Jakarta menolak dikukuhkannya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden RI Joko Widodo. Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan pada reshuffle jilid 2, Rabu 27 Juli 2016. Alasan penolakan LBH Jakarta berdasarkan pada…