Pengumuman Kelulusan Seleksi Sebagai Peserta Kalabahu 41 LBH Jakarta

Salam Perjuangan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini daftar peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti KALABAHU 41 LBH Jakarta yang akan diselenggarakan pada 19 Maret 2020 s.d. 2 Mei 2020 : NO NAMA ASAL UNIVERSITAS 1 Abdan Ramadhani Widin Florestu Universitas Brawijaya 2 Abdul Zaki Universitas Gadjah Mada 3 Aisyah Yuliani Putri Institut Pertanian…

Pengacara Publik Se-Asia Tenggara Adakan Pertemuan Membahas Perlindungan Pembela HAM

(Jakarta, bantuanhukum.or.id) – Para Pengacara Publik yang tergabung dalam Jaringan SEAPIL (South East Asian Public Interest Lawyers) mengadakan pertemuan terkait penguatan jaringan pengacara publik dan perlindungan pembela HAM di Asia Tenggara. Pertemuan tersebut diadakan di Bogor pada Selasa hingga Jumat lalu (18-21/02). Febi Yonesta selaku perwakilan YLBHI, LBH Jakarta, dan Sekretariat SEAPIL dalam pembukaan acara…

Kalabahu 41: Lantangkan Suara, Merebut Kembali Ruang Demokrasi

Siaran Pers Pendaftaran Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) resmi dibuka pada Rabu, 29 Januari 2020. Pendaftaran dibuka sampai dengan 24 Februari 2020, sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan pada 19 Maret – 2 Mei 2020. Pada Kalabahu ke-41, “Lantangkan Suara” menjadi tema yang diusung LBH Jakarta karena relevan dengan kondisi saat ini, terjadi krisis demokrasi yang ditandai…

Kejaksaan Belum Profesional dan Menegakkan Hak Asasi Manusia

Siaran Pers YLBHI No. 106/ SK/Pgrs-YLBHI/VII/2019 22 Juli 2019 adalah Hari Bakti Adhyaksa (hari lahirnya Kejaksaan RI) ke-59. Kejaksaan RI memiliki visi “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional, dan Akuntabel”. Berkaitan dengan hari Kejaksaan ini dan memperhatikan Visi Kejaksaan RI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beserta 15 kantor LBH menemukan 20 fakta (terlampir).…

Syarat Pendaftaran KALABAHU 40

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) merupakan pelatihan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta semenjak tahun 1980. LBH Jakarta merupakan lembaga yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin; buta hukum dan tertindas dengan mengedepankan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. Melalui KALABAHU, LBH…

Mendesak Presiden Joko Widodo Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Siaran Pers Korban pelanggaran HAM Berat dan korban pelanggaran HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty Internasional dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya secara konkrit…

Deklarasi Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM)/Komite Perjuangan Hak Asasi Manusia 2018

Jakarta, 10 Desember2018. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dikatakan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM warga negara Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan pertama Indonesia yang mengatur tentang HAM. Selanjutnya diatur melalui peraturan-peraturan lain…

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel

[Jakarta, 17 September 2018] – Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.  Koalisi kawal AICHR (KKA) menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia…

Satu Langkah Penuhi Janji Presiden Joko Widodo Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat: Copot Jaksa Agung!

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji…

Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan: Hak Asasi Manusia bukan Komoditi Politik, buktikan kesungguhan Presiden menuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Siaran Pers Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di…