Jaksa Agung Diminta untuk Segera Memanggil Prabowo dan Kivlan Zein terkait Penculikan Aktivis 98

Siaran Pers

Gerakan Melawan Lupa “Jaksa Agung Segera Temukan 13 Orang yang Diculik dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein serta Tuntaskan Semua Kasus Pelanggaran HAM Berat” Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada…

Deputi PBB Janji akan Menyampaikan ‘Indonesia Tanpa Militerisme’ ke New York

Berita

Deputy Security Advisor PBB menandatangani pernyataan sikap Indonesia Tanpa Militerisme dan berjanji untuk menyampaikannya ke kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pernyataan sikap tersebut, sangat penting kembali untuk mengkampanyekan Platform anti/lawan militerisme. Agar rakyat kembali sadar bertapa berbahayanya militerisme dalam mengancam kebebasan, kemerdekaan dan kesempatan untuk sejahtera Platform anti/lawan militerisme dikampanyekan agar…

Indonesia Tanpa Militerisme : Tangkap dan Adili Penjahat HAM

Siaran Pers

Pernyataan sikap Salam Demokrasi! Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia. Jenderal ini berhasil menghancurkan perjuangan pembangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan demokrasi demi modal Internasional, menjalankan kapitalisme-militeristik. Namun, 16 tahun yang lalu,…

Bantuan Hukum Struktural

Opini

Jika ditinjau dari sejarah, konsep bantuan hukum pada mulanya hanya dalam bentuk charity dan bukanlah suatu hak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bantuan hukum bertranformasi menjadi hak sifatnya. Bahkan kemudian bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, dan gerakan tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang [1]. Pada masa pemerintahan…

KALABAHU: Strategi Advokasi Perburuhan yang Berkeadilan

Berita, KALABAHU

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Kalabahu ini adalah wadah dan akses bagi mereka yang ingin mendedikasikan dirinya unutuk terlibat dalam kerja-kerja bantuaan hukum bagi masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap Akses bantuaan…

LBH Jakarta Membuka Posko Pengaduan May Day

Advokasi Kasus, Berita

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, atau yang disebut dengan May Day. Di Indonesia Sebagian besar kaum buruh memperingati may day dengan melakukan aksi unjuk rasa sebagai simbol perlawanan, bahwa kaum buruh saat ini belum sejahtera dan masih saja mengalami penindasan. Isu yang dibawa kaum buruh dalam setiap aksi may day ini sangat…

Diduga Korban Rekayasa Kasus, Karyawan Kemenkumham Gugat Praperadilan Polri

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Dani Lastino yang merupakan seorang karyawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Kuningan Jakarta Selatan menggugat praperadilankan polri melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta terkait dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari Polsek Pamulang terhadap dirinya. Bermula pada tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 05.00 Wib pagi hari, dari rumah mertuanya yang…

Gerakan Melawan Lupa: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

Siaran Pers

Pernyataan Sikap Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim ototarian orde baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi dan kebebasan…

Mahasiswa di DO, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Melanggar HAM

Advokasi Kasus

Pelanggaran terhadap hak untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi rupanya masih hidup di era reformasi. Parahnya, pelanggaran itu terjadi di lingkungan kampus. Padahal, kampus harus mampu menyediakan ruang untuk belajar mengemukakan pendapat dan berorganisasi. Kemarin, sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) mengadukan pemberangusan yang disertai pembubaran terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampusnya kepada Lembaga…

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berita

Jakarta. Penegakan hukum menjadi permasalahan terbesar dalam upaya memperbarui hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemahaman keliru akan konsep PK dan arogansi sektoral untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak adalah faktor kunci ketidakmampuan komunitas hukum Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia…