Hentikan Represi Militer di Thailand!

Press Release Pengacara Hak Asasi Manusia Indonesia Kecam Aksi Militer dan Polisi Thailand yang Menginterupsi Pertemuan Antara Pengacara Hak Asasi Manusia dengan Kliennya. Jakarta, 27 November 2014 –Pengacara sekaligus pegiat hak asasi manusia Indonesia mengecam keras tindakan militer dan petugas kepollisian Thailand yang menginterupsi pertemuan antara pengacara dengan kliennya pada rabu (12/11) lalu di wilayah…

Pollycarpus Bebas Bersyarat, Di Mana Keadilan?

Tragedi pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir kembali mendapat sorotan setelah Menteri Hukum dan Asasi Manusia pada kabinet kerja Jokowi-JK memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat pada terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Drama proses peradilan pembunuhan Munir yang mengalami pasang surut setelah Mahkamah Agung sempat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan kemudian hari dikurangi menjadi…

20 Komunitas/Kampung Bersama Lbh Jakarta Selenggarakan Acara HAM Masuk Kampung

Tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se-Dunia. Adapun latar belakang penetapan tanggal tersebut sebagai hari HAM merujuk kepada tanggal pengesahan Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948, dan sejak tahun 1950 Majelis Umum PBB mengundang negara dan organisasi Internasional untuk merayakannya. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menjadikan…

Jokowi-JK Harus Bertanggung Jawab Atas Pilihannya Terhadap Menteri yang Tidak Bersih HAM dan Pro Penggusuran

Siaran Pers “Kabinet Pilihan Jokowi Diisi Pelaku Penggusuran Paksa” Alghiffari Aqsa (Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Jakarta, LBH Jakarta—Sore ini, Minggu 26 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden melantik 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Namun ada beberapa nama yang seharusnya tidak berada dalam jajaran…

Sikap LBH Jakarta Terhadap Pemerintahan Baru Jokowi-JK

Press Release No: 1247/SK/LBH/X/2014 Terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam hal ini hanya mendukung pemimpin yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. LBH Jakarta sebagai lembaga yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat…

Pernyataaan Wakapolda Metro Jaya, Ancaman Terhadap Tegaknya Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERNYATAAN PERS LBH Jakarta memprotes keras pernyataan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Sujarno, yang disampaikannya di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara ‘Revitalisasi Kring Serse’ Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media, Wakapolda menyampaikan, “Setiap mau rilis curas, saya lihat dulu tersangkanya, kok kakinya mulus-mulus saja (tidak ada bekas luka tembak karena dilumpuhkan polisi). Jadi, jajaran serse…

PENGANTAR HAM

Pada sesi ketiga pelaksanaan KALABAHU Buruh pada hari sabtu 11 oktober 2014 adalah penyampaian materi Pengantar HAM yang di fasilitasi oleh Ibu Kurniasari Novita Dewi. Ibu Kurniasari merupakan salah satu staff Penyuluh HAM di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Bertindak sebagai Co- Fasilitator pada sessi ini adalah Andi Komara dari Asisten Pengacara Publik…

Tentara Thailand Kini: Pelanggaran HAM yang Berlapis

Jaringan kerja SEALawyers memperhatikan dengan serius mengenai kriminalisasi terhadap pembela HAM terkemuka di Thailand; Pornpen Khongkachonkiet, oleh Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand. Pornpen telah dituntut secara hukum oleh Mayor Leekit Katchhodnok yang mewakili Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand, dengan tuntutan pencemaran nama baik Gugus Tugas terkait dengan surat terbuka yang dikirimkan…

GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia Beribadah di Depan Istana Negara

JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menyampaikan pendapatnya bahwa perjuangan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah perjuangan yang menjadi tolok ukur sejauh mana negara mampu menegakkan aturan dan perundangan serta konstitusi nasional, tanpa diskriminasi. “Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan dicatat sebagai presiden gagal, jika sampai peralihan tampuk pemerintahan…