Sidang Pemeriksaan Persiapan Gugatan Surpres atas Pembahasan Omnibus Law

Sidang gugatan Surat Presiden terkait Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) digelar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (18?05). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Persiapan ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu M. Charlie Albajili, S.H; Tioria Pretty, S.H; dan Muh Jamil S.H. Sementara pihak tergugat dalam…

Kemenkopolhukam Mangkir pada Sidang Perdana Gugatan terhadap Tim Asistensi Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mangkir di Pemeriksaan Persiapan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum). Sesuai yang terjadwal, Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT…

Kualitas Udara Jakarta Terus Memburuk! Warga Resmi Gugat Gubernur, Menteri hingga Presiden

Jakarta, 4 Juli 2019. Kualitas udara Jakarta kian memburuk di ulang tahunnya yang ke-492. Selama dua pekan terakhir, di antaranya dari 19-27 Juni, Jakarta beberapa kali menempati kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan AQI (indeks kualitas udara) kategori “tidak sehat” dan sudah melebihi baku mutu udara ambien harian (konsentrasi PM 2,5 melebihi 65 ug/m3). Data kualitas udara…

Korban Penggusuran Paksa di Batu Jaya Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemerintah Kota Tangerang

6 bulan sudah, tepatnya 3 Oktober 2018, 35 orang yang bermukim selama 59 tahun di belakang SDN Batu Jaya digusur paksa. Berbulan-bulan mereka hidup terkatung-katung, ada yang mengontrak, ada juga yang bahkan harus mendirikan tenda di depan lahan gusuran. Mereka menanti kepastian bermukim yang diberikan Pemerintah, namun tak juga didapatkan. Lebih buruk lagi, tak hanya…

Formulir Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta

[ninja_forms id=75] CATATAN : Seluruh proses keikutsertaan Anda sebagai  Calon Penggugat Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta tidak akan dikenakan biaya apapun; Penggugat nantinya tidak akan direpotkan atas seluruh rangkaian persidangan yang ada; Tim Advokasi Ibukota akan menghubungi Anda segera setelah pengisian formulir pengaduan selesai dilakukan; Tim Advokasi Ibukota menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Anda…

Upaya Mediasi Gagal, Gugatan KUHP Berbahasa Indonesia Resmi Dilanjutkan

Upaya Mediasi kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Presiden Republik Indonesia (Tergugat 1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI (Tergugat 2), Ketua dan Anggota DPR RI (Tergugat 3) akibat lalainya Pemerintah yang tidak membuat terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia gagal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Proses mediasi itu gagal…

Pemerintah Mangkir, Sidang Perdana Gugatan KUHP Berbahasa Indonesia Ditunda

Kamis (12/07), Pengadilan Negeri () Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan masyarakat terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum memiliki versi terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan…

KSTJ Minta Gubernur DKI Jakarta Masuk Sebagai Penggugat HGB Pulau D

Siaran Pers: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta “KSTJ Minta Gubernur DKI Jakarta Masuk Sebagai Penggugat HGB Pulau D” Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta masuk sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) Reklamasi Pulau D. Pada tanggal 21 November 2017, 15 orang nelayan tradisional dan Wahana Lingkungan…

Tawaran Mediator terhadap Kampung Akuarium: “Bangun Kembali”

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) kembali menggelar sidang class action yang diajukan oleh warga Pasar Ikan (27/3). Agenda persidangan kali ini adalah penunjukan mediator yang sepenuhnya diserahkan pada hakim pemeriksa perkara ini. Mediator terpilih dalam perkara ini adalah Mahfudin, SH,. MH yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Tasikmalaya. Pada kesempatan pertamanya menjadi mediator dalam…