Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas: Mangkir dari Panggilan PTUN Jakarta, Prabowo Sibuk Terima Tanda Kehormatan Lagi

Publikasi, Siaran Pers

Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang…

Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.

PTUN Jakarta Mulai Gelar Sidang Gugatan Pemutusan Akses 8 Platform Digital

Advokasi Kebijakan, Berita, Siaran Pers

Pembacaan Gugatan Kominfo Secara Elektronik Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) telah menyelesaikan perbaikan Gugatan terkait Pemutusan Akses terhadap delapan situs layanan internet, aplikasi game dan platform digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan menyerahkan perbaikan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2023, secara langsung dan elektronik.…

Gugatan ASN Disabilitas: Dukungan Para Penyandang Disabilitas

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan

Pada Selasa, 10 Mei 2022 LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) hadir dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan gugatan dalam perkara DH seorang penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementrian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) akibat pemberhentian yang diskriminatif. Pada agenda kali ini turut diramaikan dengan aksi simbolik dan penyerahan surat…

KOPAJA SP1 Anies: 9 Permasalahan Krusial Jakarta

Advokasi Kasus, KOPAJA, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Pada Jumat, 22 April 2022, perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya beserta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya…

Mediasi Gagal, Walikota Bekasi Menolak Adanya Mediasi dan Memilih Melanjutkan Perkara

Advokasi Kasus, Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Sidang gugatan warga Pekayon dan Jakasetia perihal ganti kerugian akibat praktik pungutan liar, kekerasan dan penggusuran paksa yang dialami warga pada tahun 2016 kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Bekasi (13/04). Agenda persidangan kali ini dilaksanakan hanya untuk menyatakan bahwa proses mediasi yang berlangsung sejak Kamis 25 Maret 2021 s.d 13 April 2021 telah resmi dinyatakan gagal. Persidangan…

Warga Pekayon dan Jakasetia Bekasi Gugat PJT II, Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Bekasi, Kepala Satuan Satpol PP Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Selatan, dan DPRD Kota Bekasi

Advokasi Kasus, Berita, Perkotaan Masyarakat Urban

Warga korban penggusuran Pekayon dan Jakasetia yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi (10/02). Gugatan ini ditujukan kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bekasi (Satpol PP…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Saksi Yang Diajukan Presiden Akui Naskah Akademik dan Draf RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Siaran Pers

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Presiden Ulur Waktu dengan Minta Penundaan Eksepsi

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Pada sidang lanjutan gugatan Surat Presiden Omnibus Law di PTUN Jakarta, Selasa (23/6), Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat meminta penundaan pembacaan eksepsi. Dalam sidang perkara No. 97 G/ 2020/PTUN JKT yang dilakukan secara e-court tersebut, Presiden diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan alasan penundaan karena pihaknya belum siap atas dokumen tersebut. Eksepsi merupakan dokumen bantahan Tergugat…

Sidang Pertama Gugatan Keluarga Korban Semanggi I dan II terhadap Pernyataan Jaksa Agung

Advokasi Kasus, Berita

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang pertama gugatan terhadap Jaksa Agung atas peristiwa Semanggi I dan II (20/05). Agenda kali pertama ini ialah pemeriksaan persiapan. Hadir dalam persidangan dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukum Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Muhamad Isnur, S.H dan Shaleh Al Ghifari, S.H. Sementara pihak tergugat…

Sidang Perdana Gugatan Omnibus Law Cipta Kerja: Pengamanan Yang Berlebihan dan Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Surat Presiden

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar Sidang perdana gugatan Supres Omnibus Law pada Selasa, 19 Mei 2020. Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap para pihak terkait administrasi dan teknis gugatan.  Meskipun di tengah krisis pandemic Covid-19, sidang tetap dilaksanakan secara offline dengan bertatap muka langsung antara Majelis…