Selasa, 01 Juli 2014, beberapa anak muda dari Gerkatin dan Young Voice menemui salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 62. Maksud dari pertemuan ini adalah menyampaikan keluhan atas penanyangan debat Calon Wakil Presiden pada tanggal 29 Juni 2014. Debat cawapres yang disiarkan berbagai televisi swasta dan nasional dirasa tidak…
Senin, 16 Juni 2014, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI mengundang kelompok kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung nusantara 1 DPR. RDPU dipimpin langsung H Sunardi Ayub, S.H sebagai wakil ketua badan legeslatif diikuti beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi. Agenda RDPU adalah mendengar secara langsung penyampaian Pokja RUU…
Setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk kaum disabilitas. Meski begitu, tidak keseluruhan kaum difabel, khususnya tuna netra, tidak mendapat kesempatan memberikan hak pilihnya dikarenakan tidak tersedianya fasilitas bagi mereka. Koordinator Forum Tuna Netra Menggugat Suhendar menyatakan pihaknya akan golput pada Pemilihan Presiden mendatang, jika templet braille tidak tersedia seperti pada Pemilihan Legislatif lalu. “Jika…
Pada hari rabu 21 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas serta beberapa wakil Organisasi Disabilitas tingkat nasional melakukan pertemuan bersama sekjen DPR yang didampingi Deputi Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan tersebut Pokja RUU Disabilitas mempresentasikan dan menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat. Sejak bulan November 2013 Pokja RUU telah melakukan penyusunan RUU dengan…
Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention On The Rights of Persons With Disability (UN CRPD) melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Untuk itu pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat penyandang disabilitas berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas. Rancangan undang-undang disabilitas disusun oleh Tim Kelompok Kerja…
LBH Jakarta mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia, yang menghapuskan persyaratan diskriminatif dalam SNMPTN 2014. Prof. Ganjar Kurnia yang juga Rektor Universitas Padjajaran menyampaikan beberapa keputusan yang disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Ombudsman pada Selasa, 29 April 2014, yang berisi : Tidak akan ada lagi syarat diskriminatif…
Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor PTN yang mengeluarkan persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan boleh buta warna sebahagian, tidak buta warna keseluruhan maupun sebahagian pada beberapa jurusan telah mendiskriminasikan penyandang disabilitas.…
Perjuangan kaum penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Disabilitas Indonesia menuntut keadilan tidak pernah suruh. Kemarin, didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, koalisi mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ke Ombudsman. Mendikbud M Nuh dituding telah bertindak diskriminatif dalam membuat aturan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Aduan tersebut dilayangkan ke…
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD) ) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas berpartisipasi dalam masyarakat dengan setara tanpa diskriminasi. Walaupun telah diratifikasi sejak tahun 2011, masih banyak pejabat pemerintah belum mengetahui hak-hak…
Menhub juga dianggap bertanggung jawab atas tindakan diskriminasi terhadap penumpang penyandang disabilitas. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia kembali disomasi penumpang. Kali ini, Dani Suntoro, penumpang penanyadang disabilitas tuna daksa melayangkan somasi karena mendapat perlakuan diskriminatif dari Garuda. Dani dipaksa menandatangani “Surat Pernyataan Pembebasan” pertanggungjawaban Garuda atas penyakit Dani. Padahal, penyandang disabilitas berbeda dengan penyakit. Saat…