Rilis Gerakan Buruh Bersama Rakyat Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghapus hambatan masuknya investasi. Namun RUU Cilaka ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga…
Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan! Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Miskinkan Rakyat! Siaran Pers Buruh dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menolak dengan tegas rencana pemerintah dan usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Usulan revisi yang dimotori oleh pengusaha terhadap undang-undang yang mengatur setidaknya ratusan juta kaum…
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Baru-baru ini pihak Mabes Polri mengatakan akan melakukan pengusutan terhadap kelompok anarko sindikalisme yang baru-baru ini dituduh melakukan kerusuhan pada Mayday 2019 lalu. Tidak tanggung-tanggung, pihak Polri akan melibatkan Kemenkumham dan Badan Intelejen Negara untuk melakukan pemetaan hingga penindakan. Tindakan Polri ini sendiri didasarkan pada respon reaktif atas peristiwa Mayday…
Tepat pada Mayday 2019 kali ini, kita bisa melihat bahwa nasib kaum pekerja masih terus ditindas dan dilemahkan. Kendati Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan pemenuhan hak kesejahteraan rakyat yang di dalamnya termasuk kesejahteraan kaum pekerja, nyatanya hingga kini Pemerintah Indonesia belum sepenuh hati untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari…
Sejumlah organisasi buruh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) dan LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung (MA), Senin (02/04). Audiensi ini dilakukan guna membahas banyaknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merugikan buruh. Surat edaran yang dibahas adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan…
Siaran Pers Rilis Pers Nomor 02/SK-TABUR/III/2019 Tim Advokasi Buruh (Tabur) mengadukan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena telah menghalangi pemberian bantuan kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Minggu lalu (18/3). Penghalangan akses bantuan hukum ini kemudian…
Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang menghalangi pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang ditangkap sewenang-wenang kemarin sore (18/3). Hingga rilis ini dibuat para buruh belum bisa bertemu dengan penasehat hukum meskipun sudah…
Kalabahu Buruh LBH Jakarta 2018 Angkatan V kembali dilanjutkan dengan sesi kelas “Strategi Advokasi” pada hari Minggu lalu (13/01). Materi ini diberikan dengan harapan para peserta Kalabahu Buruh memhami dan dapat menyusun agenda advokasi secara terstruktur. Materi ini disampaikan langsung oleh Pengacara Publik LBH Jakarta dari bidang perburuhan Rasyid Ridha S. Rasyid memulai perbincangan dalam…
Penyampaian materi dalam Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (Kalabahu Buruh) 2018 kembali dilanjutkan. Kali ini, Minggu (7/01) di Gedung YLBHI/LBH Jakarta, para peserta Kalabahu Buruh mendapatkan materi tentang “Sistem Pengupahan di Indonesia” yang disampaikan oleh Andriko Otang. Pria yang akrab disapa Otang ini merupakan Direktur Trade Union Rights Center(TURC). TURC adalah organisasi masyarakat sipil yang…
Minggu, 25 November 2018 pagi, kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sudah tampak ramai oleh para peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh. Hari libur ternyata tak mengusik semangat mereka untuk terus mengikuti rangkaian acara Kalabahu Buruh yang pada hari itu telah memasuki sesi ke-7 penyelenggaraannya. Sembari menunggu sesi yang akan berlangsung, mereka terlihat asik membahas…