Konferensi Internasional tentang Akses Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Johannesburg, pada 24-26 Juni 2014, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri Konferensi Internasional tentang Akses Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi internasional yang dihadiri oleh berbagai negara di dunia ini, diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Republik Afrika Selatan, Legal Aid South Africa, International Legal Foundation, United Nations Development…

PELANTIKAN DAN PELEPASAN ASISTEN PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA

JAKARTA, LBH JAKARTA –  Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta melantik 15 Asisten Pengacara Publik (APP) baru dan melepas 12 APP lama, Rabu (4/6/2014). Proses pelantikan dan pelepasan ini berlangsung di ruang Mochtar Lubis kantor LBH Jakarta dan dihadiri oleh para Pengacara dan Staff LBH Jakarta. Suasana cukup hangat yang disertai canda tawa tampak dalam…

Training Legal Writing untuk Peningkatan Kapasitas Pekerja Bantuan Hukum

Senin, 26 Mei 2014, LBH Jakarta telah mengadakan Pelatihan Legal Writing untuk seluruh Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta. Pelatihan ini di laksanakan di Lantai 1 gedung LBH Jakarta dengan mengundang Jayadi Damanik sebagai Narasumber. Peserta pelatihan ini berjumlah ± 15 peserta, baik Pengacara Publik maupun Assiten Pengacara Publik LBH Jakarta. Sebelum pelatihan…

Pemberdayaan Hukum untuk Kaum Tertindas

Siapakah Kaum Tertindas? Dalam Islam dikenal istilah mustadh’afin ataupun sering juga digunakan istilah dhu’afa, yaitu kaum yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Makna tersebut tidak berarti kaum yang tertindas hanyalah orang-orang yang secara ekonomi miskin, melainkan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya. Secara harfiah, makna penindasan (oppress)…

Lowongan: Penerimaan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta

PENGUMUMAN Dengan ini LBH Jakarta mengundang dan membutuhkan rekan-rekan untuk bergabung menjadi  asisten pengacara publik (APP) LBH Jakarta Dengan syarat-syarat sebagai berikut : Mengisi Formulir Pendaftaran Usia Maksimal 28 tahun pada waktu pendaftaran Mengikuti Proses Seleksi Yang Ditentukan Oleh Panitia Pernah Mengikuti dan Lulus Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta (dibuktikan dengan Sertifikat Kalabahu…

Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum

Hukum tentunya selalu diperadukan dengan keadilan dan selalu disesuaikan, membicarakan hukum tentunya pasti membicarakan tentang keadilan, maka jika mendalami tentang hukum dan keadilan atau keadilan dan hukum tentunya terkait erat tentang Professional Responsibility dengan Legal Aid and Trust yang dilandasi dengan etika pula [1]. Di dalam ilmu hukum dikenal adagium yang dibuat oleh Cicero yang…

Bantuan Hukum Struktural

Jika ditinjau dari sejarah, konsep bantuan hukum pada mulanya hanya dalam bentuk charity dan bukanlah suatu hak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bantuan hukum bertranformasi menjadi hak sifatnya. Bahkan kemudian bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, dan gerakan tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang [1]. Pada masa pemerintahan…

Apa Kata Mereka tentang Rancangan KUHAP

Hukum Acara Pidana yang sekarang (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), saat ini diangap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang atas nilai-nilai dan standar-standar yang ada didalamnya, terutama nilai-nilai yang lebih berspektif HAM dan berkeadilan jender. Keinginan dari masyarakat sipil untuk Hukum Acara pidana yang lebih manusiawi, bebas dari penyiksaan,…

Merintis Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh

  Kamis, 17 April 2014, LBH Jakarta mengadakan acara Diskusi Kecil terkait Masukan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh yang bertempat di kantor LBH Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 13 orang perwakilan Serikat Pekerja/Serikat buruh di sekitar Jabodetabek. Tujuan diadakan acara diskusi ini adalah meminta masukkan mengenai pelaksanaan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh dan meminta masukkan…

Membangun Akses Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran

  Membangun Jaringan Nasional Pengabdi Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Jumlah pelanggaran hak, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin hari semakin meningkat. Menurut data BNP2TKI awal Tahun 2013 dilaporkan bahwa selama Tahun 2012 terdapat 31.528 PMI yang telah terjerat kasus hukum atau bermasalah. Adapun jenis Permasalahan tersebut adalah: PHK secara sepihak, Pemberi…