Penggugat Swastanisasi Air Ungkap Kekecewaan di Depan Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com – Penggugat swastanisasi air, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menyatakan kekecewaannya kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015). Hal ini diungkapkan setelah Ketua Majelis Hakim Iim Nurochman memutuskan untuk menunda pembacaan vonis hingga satu bulan ke depan. “Prinsipnya kami kecewa. Ini sudah dua tahun kasus berlangsung. Kami harapkan…

WARGA KARET TENGSIN BERHASIL MENUNDA PENGGUSURAN

RILIS PERS No. 1238/ SK/LBH/X/2014 Senin (13/10) Warga Karet Tengsin Tanah Abang berhasil menghentikan penggusuran paksa di wilayahnya. Warga didampingi LBH Jakarta berhasil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memohon agar penggusuran ditunda sebelum ada solusi dari Pemda DKI. Pertemuan tersebut dilanjutkan warga dengan menemui Camat Tanah Abang. Dari hasil pertemuan tersebut Camat dan warga…

Penolakan Ahok Oleh FPI Adalah Bentuk Syiar Kebencian Dan Kampanye Diskriminasi

PRESS RELEASE Ujaran Kebencian yang mengancam kebhinnekaan masih terus terjadi di Negeri ini. Kali ini, menjelang naiknya Wakil Gubernur Basuki Purnama (Ahok) menjadi Gubernur menggantikan Jokowi yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur karena menjadi presiden terpilih. FPI DPD FPI DKI Jakarta menyerukan ke masyarakat umum sikap penolakan terhadap Ahok. Penolakan tersebut disampaikan melalui maklumat…

Penggusuran Bukan Jawaban; Ahok Ayo Diskusi

RILIS PERS No. 1119/ SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 22 September- Warga Kampung Rawa Budi Raya Kelurahan Kebun Jeruk Jakarta Barat menolak kesewenang-wenangan Gubernur DKI Jakarta yang akan membongkar paksa bangunan rumah tempat warga berteduh dan berinteraksi sosial selama ini. Kesewenang wenangan itu dalam arti warga tidak diberi kesempatan berdialog, belum menerima alternative solusi apapun dan pemenuhan…

Warga Tanah Abang Tuntut Tempat Tinggal Layak

Jakarta, LBH Jakarta – Warga Pinggir Rel Tanah Abang mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (22/9). Sekitar 250 warga yang menamakan dirinya Paguyuban DPR (Daerah Pinggir Rel) tersebut mengungkapkan kekecewaannya pada Pemprov DKI yang menggusur tempat tinggal mereka. Dalam aksi tersebut warga melakukan orasi-orasi yang isinya Menuntut Tempat Tinggal Yang Layak. “Kami juga warga…

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dan Akuntabel

RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan…