Jakarta, LBH Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi, mengadakan konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa, (08/07/2014). Konferensi pers ini adalah bentuk informasi bagi masyarakat sekaligus pernyataan sikap dari NGO yang tergabung dalam koalisi untuk mengawal penyelenggaraan Pilpres kali ini.
Dalam konferensi pers ini, koalisi menyoroti permasalahan intimidasi yang kerap terjadi pada gelaran pesta demokrasi. Titik tekan dalam konferensi kali ini adalah bentuk-bentuk intimidasi yang mungkin akan terjadi dalam proses Pilpres 2014 kali ini. Intimidasi tersebut bisa dari Aparatus Negara, para tim sukses, atau bahkan datangnya intimidasi dari masyarakat itu sendiri yang sudah terlanjur fanatik mendukung capres-cawapres idolanya .
“Mengingat dalam proses kampanye kemarin ada beberapa kasus intimidasi yang menunjukan sikap Aparatus Negara yang berpihak, maka saya berharap pada pemilu kali hal tersebut tidak ada lagi,” ungkap Al Araf dari Imparsial. Aparat keamanan seperti Polisi, TNI, dan intelijen, dihimbau untuk bersikap profesional dan tetap menjaga netralitas selama pilpres berlangsung.
Sementara Yati perwakilan dari KontraS menyoroti bentuk lain dari intimidasi dalam pilpres dengan menghimbau masyarakat agar jangan lagi menggunakan isu SARA sebagai salah satu alat politik untuk menjatuhkan pasangan Capres dan Cawapres. Hal tersebut merupakan cara berpolitik yang tidak sehat dan sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat.
“kami berharap semua isu SARA agar dihentikan, jika tidak masyarakat berada dalam kondisi terintimidasi.”
Konferensi ini sekaligus menjadi ajang launching Posko Nasional Pemilu Tanpa Intimidasi yang bertempat di kantor YLBHI lantai 3. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak takut menjalankan hak politiknya dalam Pilpres kali ini. Selanjutnya koalisi juga menyarankan agar masyarakat tak perlu ragu untuk melaporkan jika ada upaya intimidasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi ini terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, Aliran Batang Bungo (ABB) Jambi, PIAR NTT, Forum Pemerhati Aspirasi Rakyat Kota Kupang, Freepublik NTT, SETARA Institute, SBSI, FBLP, PEMBEBASAN, PPR, GSPB, GSBI, SBTPI PRP, LMND, KSN, RAG, SPRI, Front JAK, KORNAS, Jaman, SEBUMI, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), SEJUK, Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Jerami, UPC, DEMOS.
