Press Release
Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.
Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda kampanye Pilpres beberapa waktu lalu yang berjalan dengan baik. Pelaksanaan agenda itu tentunya memiliki makna penting bagi masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui dan mengenal calon Presiden dan Wakil Presiden, serta agenda-agenda politik yang ditawarkannya.
Kendati demikian, kami juga menilai bahwa kampanye Pilpres kemarin menyisakan banyak persoalan serius. Salah satunya yang patut disayangkan adalah merebaknya penggunaan isu SARA sebagai alat politik untuk menjatuhkan pasangan capres/cawapres tertentu selama masa kampanye. Penggunaan isu SARA merupakan cara-cara berpolitik yang tidak sehat dan sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat. Dalam konteks kehidupan politik yang modern dan beradab, isu SARA sejatinya tidak boleh lagi diberi ruang dalam kehidupan berpolitik.
Lebih jauh kami juga memandang bahwa Pemilu yang berlangsung secara terbuka, jujur dan adil merupakan syarat penting dan mendasar dari Pemilu yang berjalan demokratis. Sehingga setiap bentuk manipulasi, kecurangan, dan penggunaan cara-cara intimidatif dan ancaman, apalagi bila melibatkan aparat negara, sangat tidak dibenarkan. Masyarakat harus memiliki kebebasan yang harus dijamin dan dihormati dalam menentukan pilihannya.
Dengan demikian, kami mendesak kepada seluruh aparatus negara, khususnya aparat keamanan seperti Polisi, TNI, dan intelijen, untuk bersikap profesional dan tetap menjaga netralitas selama Pilpres berlangsung. Mobilisasi dukungan dan pemenangan melalui aparat keamanan bukan hanya akan mencederai profesionalismenya sendiri, melainkan juga bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu takut dalam menjalankan hak-hak politiknya dalam Pemilu dengan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai hati nurani masing-masing. Masyarakat juga tidak boleh ragu untuk melaporkan jika ada upaya intimidasi dan ancaman yang berupaya mempengaruhi pilihan politiknya.
Jakarta, 08 Juli 2014
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi:
Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, Aliran Batang Bungo (ABB) Jambi, PIAR NTT, Forum Pemerhati Aspirasi Rakyat Kota Kupang, Freepublik NTT, SETARA Institute, SBSI, FBLP, PEMBEBASAN, PPR, GSPB, GSBI, SBTPI PRP, LMND, KSN, RAG, SPRI, Front JAK, KORNAS, Jaman, SEBUMI, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), SEJUK, Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Jerami, UPC, DEMOS.
