- Omnibus Law Dalam Perspektif Pertambangan
- Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja
- Alasan Menolak Omnibus Law dalam Bidang Pertanian, Pertanahan dan Masyarakat Adat
- “Dimatikannya” Asas dalam Pembentukan RUU Cipta Kerja
- Omnibus Law Dalam Perspektif Lingkungan Hidup
- Rilis 92 Akademisi Menolak Omnibus Law
- Kertas Kebijakan “Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja”
- Siaran Pers Peluncuran Kertas Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Sidang Jumhur Hidayat: Saksi yang Dihadirkan Jaksa Mengaku Belum Pernah Membaca Omnibus Law UU Cipta Kerja
Sidang dengan nomor perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (25/02). Agenda persidangan kali ini memasuki pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan Febriyanto Dunggio dan Husin Shahab saksi pelapor untuk diperiksa di muka persidangan. Pada awal persidangan, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam…
Sidang Dugaan Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Perintahkan Penuntut Umum, Saksi Fakta Dan Ahli Datang Ke Persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. kasus kriminalisasi yang menimpa terdakwa Jumhur Hidayat, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (18/21). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, sidang kali ini ditunda karena Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta…
Putusan Sela Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Tak Izinkan Sidang Offline, Tim Kuasa Hukum Walk Out dari Ruang Persidangan
Sidang kasus ujaran kebencian dan berita bohong Aktivis KAMI Moh. Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan pada hari Kamis 11 Februari 2021, dengan agenda sidang pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. Putusan Sela dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Widodo dan hakim anggota Nazar Effriandi…
Sidang Tanggapan atas Eksepsi Jumhur Hidayat Korban Kriminalisasi dengan UU ITE karena Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Sidang terkait kriminalisasi aktivis KAMI Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan dengan agenda sidang mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Tanggapan atas Eksepsi (Nota Keberatan), JPU membacakan tanggapannya di hadapan Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum Jumhur yang diwakili oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/2). Dalam tanggapannya,…
Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Pelanggaran KUHAP
Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan terdakwa Jumhur Hidayat aktivis Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia (KAMI), Kamis (21/21). Jumhur HIdayat terpaksa menghadapi peradilan karena cuitannya pada media sosial Twitter Oktober 2020 silam dianggap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Hadir dalam persidangan sebagai kuasa…
Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum Diputus Bersalah, TAUD Sebut Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan MK
“Mengadili: Menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang dalam dakwaan keempat Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan…” Hakim tunggal Pengadilan Negeri…
SELAMATKAN DEMOKRASI INDONESIA DARI PANDEMI OLIGARKI
Situasi demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia terus memburuk di rezim pemerintahan Jokowi. Situasi buruk tersebut mengalami akselerasi di periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tampak dari kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari prinsip konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia. Mandat Konstitusi acapkali diabaikan. Partisipasi masyarakat disisihkan dalam berbagai pengambilan kebijakan publik. Kritik…
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Abaikan Hak Diversi Anak Dalam Kasus ABH yang Menolak Omnibus Law
(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak…
Gugatan Surpres Omnibus Law: Kesimpulan Ahli Yang Diajukan Presiden Tidak Berlandaskan Argumentasi Yang Kokoh dan Sarat Konflik Kepentingan
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 22 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakilkan Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) guru besar hukum administrasi negara sebagai ahli. Dalam pemeriksaan ahli tersebut, ketiga ahli menjelaskan gugatan seharusnya dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi dan bukan…
Gugatan Surpres Omnibus Law: Komnas HAM Berikan Keterangan Nyatakan Penyusunan RUU Cipta Kerja Diskriminatif
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 15 September 2020. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam persidangan tersebut, Sandrayati menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU…
Foto
Materi