- Omnibus Law Dalam Perspektif Pertambangan
- Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja
- Alasan Menolak Omnibus Law dalam Bidang Pertanian, Pertanahan dan Masyarakat Adat
- “Dimatikannya” Asas dalam Pembentukan RUU Cipta Kerja
- Omnibus Law Dalam Perspektif Lingkungan Hidup
- Rilis 92 Akademisi Menolak Omnibus Law
- Kertas Kebijakan “Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja”
- Siaran Pers Peluncuran Kertas Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah dan Hak-Hak Pekerja
Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang sapu jagat yang kita kenal dengan Undang Undang Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara…
Pengesahan Revisi UU P3: Ancaman Demokrasi
LBH Jakarta menyesalkan dan mengkritik keras langkah Pemerintah dan DPR yang mengesahan Revisi UU P3 hari ini. Bertambah lagi preseden penyusunan UU yang tidak transparan, nirpartisipasi dan terburu-buru oleh pemerintah dan DPR. Setelah sebelumnya disahkan Revisi UU KPK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Revisi UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN dengan cara yang…
Rezim Upah Murah Masih Gantungkan Nasib Buruh Pasca Putusan MK
Jakarta (29/11/2021), Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang tergabung dari berbagai elemen buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang menerbitkan beberapa regulasi terkait pengupahan yang berdampak luas terhadap nasib buruh dan masyarakat luas. Dalam aksi yang mengangkat tema “Indonesia Darurat Upah, Melawan atau Ditindas Selamanya”,…
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan Yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat
Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya: Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan UU No. 11…
DIAMBANG PUTUSAN JUMHUR HIDAYAT: KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIRAMPAS
Sidang vonis gugatan Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Moh. Jumhur Hidayat dengan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. ditunda selama dua pekan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pergantian dari ketua Majelis Hakim sebelumnya yakni Hakim Ketua Agus Widodo yang dipindahtugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat. “Putusan belum bisa dibacakan, karena ada pergantian Majelis Hakim. Untuk itu kita tunda dua minggu…
REFLEKSI 1 TAHUN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: HILANGNYA JAMINAN KESEJAHTERAAN DI TENGAH PANDEMI
Satu tahun berselang sejak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR, berbagai persoalan akibat hilangnya ketentuan jaminan-jaminan dasar masyarakat terkait penghidupannya terus bermunculan. UU usulan Presiden yang diklaim dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan terciptanya lapangan pekerjaan terbukti justru menggerogoti hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang direvisi melalui UU Omnibus Law Cipta…
Sidang Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Pembuktian Suatu Tindak Pidana dalam Delik Materil Harus dengan Pendekatan Kausalitas
Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (27/05). Pada persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Jumhur hidayat menghadirkan ahli hukum pidana, Ahmad Sofian. Ahmad merupakan peneliti dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara. Selain mengajar di Universitas Bina Nusantara, Sofian menjabat sebagai Sekretaris Jendral Komunitas Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia…
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kabulkan Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Moh. Jumhur Hidayat dinyatakan dapat keluar dari Rumah Tahanan Negara cabang Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Penetapan dengan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang dibacakan oleh Agus Widodo selaku Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pada 6 Mei 2021 di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.…
20 TOKOH NASIONAL JADI PENJAMIN UNTUK TANGGUHKAN PENAHANAN JUMHUR HIDAYAT
Jumhur Hidayat harus segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri. Sebanyak 20 (dua puluh) tokoh nasional yang terdiri dari Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Rizal Ramli, Dr. Refly Harun, Dr. Ferry Joko Yuliantono, Akhmad Syarbini, Andi Arief, Dr. Ahmad Yani, Adhie M Marsadi, Ariady Achmad, Abdul Rasyid, Paskah Irianto, Bambang Isti…
Kertas Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja
Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong draf RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul. Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim kerja yang…

