Risiko Lanjutan Pencemaran Sungai Cisadane Perlu Diwaspadai! Penegakan Hukum & Pemulihan Lingkungan Menyeluruh Wajib DIlakukan Pemerintah

Siaran Pers

Jakarta, 20 Februari 2026 – Kebakaran yang terjadi di gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama, Serpong, Tangerang Selatan pada Senin (9/2) mengakibatkan dampak berkepanjangan pada lingkungan sekitarnya.  Sungai Cisadane dan Sungai Jaletreng tercemar oleh limbah kimia yang terbakar dan material pemadam api. Pencemaran tersebut dapat dilihat dengan adanya busa putih, bau menyengat dari air sungai,…

Penandatanganan MOU Pro Bono Clearinghouse 2026-2027

Berita

Jakarta, 30 Januari 2026 — LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan “Penandatanganan MOU Pro Bono Clearinghouse 2026-2027” bersama 13 pemberi bantuan hukum yang terdiri dari Advokat Individu dan Kantor Hukum (Advokat PCH). Pro Bono Clearinghouse merupakan upaya LBH Jakarta bersama advokat lain untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi masyarakat yang saat ini masih timpang. Sepanjang tahun 2025,…

Kekerasan Aparat Terhadap Pedagang Kue Oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia!

Siaran Pers

Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor: 059/RILIS-PERS/LBHJ/I/2026 Jakarta, 29 Januari 2026 — LBH Jakarta menyayangkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Kampung Rawa yaitu Aiptu Ikhwan Mulyadi dan anggota Bintara Pembina Desa Kelurahan Utan Panjang (Babinsa) yaitu Serda Hari Purnomo terhadap Sudrajat, pedagang es kue…

Sidang Lanjutan Gugatan RUKN: Saksi Menyatakan Operasional PLTU Bermasalah

Siaran Pers

Jakarta, 28 Januari 2026: Sidang lanjutan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait SK Menteri ESDM tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2026-2060 yang berlangsung Selasa, 27 Januari 2026 di PTUN Jakarta mengagendakan pemeriksaan saksi dari Penggugat. Para Penggugat, WALHI dan Trend Asia menghadirkan tiga saksi yang merupakan warga terdampak akibat operasional PLTU, khususnya…

Eksepsi Dikabulkan, Khariq Anhar Dibebaskan Dari Tahanan

Siaran Pers

Jum’at, 23 Januari 2026- Khariq Anhar menjalani sidang dengan agenda putusan sela. Sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2026, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan tersebut mencakup isi dakwaan yang kabur, hak untuk bebas berekspresi, serta status Khariq yang aktif sebagai aktivis…

Mens Rea Pandji Bukan Tindak Pidana: Pemerintah Harus Serius Lindungi Kebebasan Berekspresi Warga!

Siaran Pers

Jakarta, 9 Januari 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan laporan polisi yang dilayangkan terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait materi dalam pertunjukan stand up comedy-nya yang berjudul Mens Rea, yang telah ramai disaksikan publik.  Laporan polisi ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur administratif dalam suatu perkara biasa. Ia adalah pintu masuk potensial untuk…

Pembukaan Rekrutmen Pengabdi Bantuan Hukum Fungsi Penggalangan Dana Digital LBH Jakarta 2026

Karir

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan BantuanHukum Struktural kepada masyarakat yang dimiskinkan, awam hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribupencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyakorang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukumtersebut.   SIAPA YANG KAMI CARI? Kami sedang…

Gugatan Warga Padarincang Tidak Dapat Diterima, Tim Advokasi Soroti Gagapnya PTUN Serang Tangani Sengketa Izin Lingkungan

Siaran Pers

Jakarta-Serang, 8 Januari 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat yang tergabung di dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan sangat  merasa kecewa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menolak seluruh gugatan warga Padarincang terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)…

DEKLARASI INDONESIA DARURAT HUKUM

Siaran Pers

KUHAP BARU: WAJAH INKOMPETENSI DAN OTORITARIAN NEGARA   Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak baru penegakan hukum pidana pada Januari 2026. Namun, wajah hukum pidana yang dibentuk melalui KUHP Baru dan…