Rezim Upah Murah Masih Gantungkan Nasib Buruh Pasca Putusan MK

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Jakarta (29/11/2021), Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang tergabung dari berbagai elemen buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang menerbitkan beberapa regulasi terkait pengupahan yang berdampak luas terhadap nasib buruh dan masyarakat luas. Dalam aksi yang mengangkat tema “Indonesia Darurat Upah, Melawan atau Ditindas Selamanya”,…

Tak Dapatkan Akses Air Bersih, Warga Rusunami City Garden Mohonkan Pemenuhan Hak Kepada Gubernur DKI Jakarta

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Pada Jumat, 26 November 2021, perwakilan warga Rusunami City Garden Cengkareng yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusunami City Garden (“P3CG”) melakukan aksi unjuk rasa dan penyampaian permohonan pemenuhan hak kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Warga mengadukan nasib mereka yang selama 12 tahun penghuniannya tidak mendapatkan akses air bersih yang layak dari PAM…

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan Yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Publikasi, Siaran Pers

Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya: Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan UU No. 11…

PEKERJAAN RUMAH REFORMASI TNI DI AWAL MASA KEPEMIMPINAN PANGLIMA TNI DAN KSAD BARU

Publikasi, Siaran Pers

Pasca pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, sejumlah kebijakan dan/atau wacana kebijakan yang kontradiktif dengan agenda reformasi TNI mulai mengemuka ke publik. Persoalan ini menjadi ironi, sebab ketimbang melakukan sejumlah perbaikan internal dan program-program yang berkaitan dengan pertahanan negara, yang terjadi justru agenda-agenda yang memicu jalan…

UU PSDN Penuh Masalah: Dari Ancaman Pidana Hingga Penegakan Hukum Militer bagi Sipil

Advokasi Kebijakan, Publikasi, Siaran Pers

Selasa, 23 November 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ke-2 dari Pemohon. Pada sidang dengan agenda ini, tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menghadirkan kembali tiga orang ahli. Para ahli yang dihadirkan berdasarkan keahliannya kemudian memberikan argumentasi mengapa keberadaan Komcad dalam UU PSDN ini bermasalah, baik dari sudut pandang hukum humaniter…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2021

Karir, Publikasi

Sebanyak 41 (empat puluh satu) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, LBH Jakarta 2021. Sejumlah 20 (dua puluh) orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi juga mengikuti serangkaian panjang proses rekrutmen calon Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2021, yaitu:…

Komisi Informasi DKI Jakarta Hadirkan Saksi Yang Tidak Relevan, Netralitas Proses Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik Dipertaruhkan

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Sidang sengketa informasi publik untuk membuka addendum perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta telah sampai pada tahapan pemeriksaan saksi. Majelis Komisioner pemeriksa sengketa menghadirkan Direktur Pelayanan PDAM DKI Jakarta sebagai saksi dalam persidangan kali ini. Tim Kuasa Hukum dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), menolak saksi yang di…

Tiga Masalah Serius Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI

Publikasi, Siaran Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI…

Pentingnya Remunisipalisasi dan Dampaknya Terhadap Hak Buruh

Opini

Oleh: Yunita* Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD). Termasuk pengelolaan air seyogyanya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.[1] Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, menegaskan bahwa “dikuasai oleh negara” diartikan sebgai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan…