Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena…
Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan…
Hari ini, Kamis 13 September 2012, kami 11 orang perwakilan komunitas Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih (AUPB) terdiri dari Komunitas warga Petukangan, Kebun Sayur Ciracas, Papanggo, Budidarma, Duren Sawit, Pondok Labu, Kalibaru Cilincing, Muara Baru, Kampung Melayu, Kebun Kacang dan Kebun Tebu mendatangi dua kantor tim pemenangan pemilu kedua…
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup. Dalam catatan hasil…
Dalam 5 tahun terakhir, LBH Jakarta menerima pengaduan kebebasan berserikat yang terjadi secara sistematis. Dikatakan sistematis karena pelanggaran dilakukan dengan pola yang serupa, aktor serupa, motif dan dampak yang serupa. Terhadap pelanggaran kebebasan berserikat ini, pemerintah bersikap pasif dan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan dalam sejumlah kasus pemerintah turut menjadi pelaku aktif pelanggaran. Pada…
Setelah sidang ditutup, seketika itu pula terbit gagasan penggugat untuk mengajukan banding akan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pikiran seketika itu muncul usai majelis hakim menolak gugatan warga negara (citizen law suit/CLS) para Pekerja Rumah Tangga (PRT), Selasa (7/2). “Kami akan mengajukan banding, dan menolak seluruhnya keputusan majelis hakim,” ungkap kuasa hukum penggugat…