Represi Berulang, Fakta Diputarbalikkan: Mengungkap Pelaku Kekerasan Sesungguhnya pada Aksi May Day 2025

Rilis Pers Jakarta, 9 Mei 2025 – 1 Mei menjadi sebuah momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Dalam rangka memperingati hari tersebut, berbagai dibantu masyarakat sipil yang terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, dan lain-lain melakukan aksi konservasi di berbagai daerah. Aksi ini menuntut sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah kesejahteraan…

MERINDUKAN HOEGENG, MENGAPA POLRI PERLU DIREFORMASI?

Buku Saku “Power concedes nothing without a demand.” And if there is no struggle, there is no progress” – Frederick Douglass Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari subordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan. Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting…

Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 di Jakarta. Terdapat serangkaian tindakan Aparat Kepolisian yang merupakan bentuk…

“Proyek Strategis (baca: Sengsara) Nasional Menimbulkan Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM: Pembangunan PIK 2 harus Dihentikan, Cabut Status PSN-nya!”

Siaran Pers  LBH Jakarta dan KontraS   Kamis, 7 November 2024 – terjadi peristiwa kerusuhan di Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Kericuhan tersebut, berawal dari insiden kecelakaan truk tanah yang melindas kaki seorang anak. Truk tanah yang terlibat dalam kecelakaan itu sendiri, merupakan kendaraan proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang oleh Jokowi pada 18 Maret…

KUHAP dalam Sorotan: Peluncuran Policy Paper Masukan Atas Draft RKUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah diterapkan selama 40 tahun. Dengan KUHAP yang sudah cukup lama tersebut, harus menyesuaikan dengan perkembangan sistem peradilan pidana (SPP) yang begitu kompleks mengatur sejak lidik hingga pelaksanaan putusan. KontraS dan LBH Jakarta berkolaborasi dalam menyusun kertas kerja guna mendorong perbaikan (revisi) KUHAP. Berbekal pengalaman selama perjalanan advokasi…

Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)…

TOLAK RUU POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA) YANG MENJADIKAN POLRI LEMBAGA “SUPERBODY”, DAN GAGAL MENDESAIN PERBAIKAN FUNDAMENTAL

Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”.…

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENGECAM PENGUSIRAN PAKSA DAN TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP WARGA KAMPUNG BAYAM

Jakarta, 22 Mei 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan dan pengusiran paksa yang dialami oleh warga Kampung Susun Bayam (KSB). Kekerasan yang terjadi dilakukan oleh petugas keamanan Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Propertindo (JAKPro), Satuan Pamong Praja (Satpol-PP), Polri dan TNI pada Selasa, 21 Mei 2024 di Rumah Susun Kampung…

Terus Bergerak Menegakkan Hukum, HAM, dan Demokrasi Sejak 1970

Sejak tahun 1970, LBH Jakarta telah memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, buta hukum dan tertindas. LBH Jakarta telah membersamai gerakan, berjuang menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia Kita telah menerima ribuan pengaduan dan mengadvokasi banyak kasus dari multi sektor dan lintas isu dengan pendekatan…