Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD.
“Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,” tegas Gerakan Rakyat Berdaulat dalam penyataan rilis yang dikeluarkan di kantor LBH, Jakarta Rabu (7/10/2014).
Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengembalikan Pilkada secara langsung oleh rakyat, namun hal ini dinilai belum menjamin demokrasi terus berjalan maju.
Apalagi, konsolidasi elit politik pemilu 2014 sarat dengan tindakan berbagai keuntungan di antara elit dan merampas hak politik rakyat. “Rakyat harus bergerak melawan situasi ini,” tandasnya.
Karena itu, gerakan rakyat bersama yang terdiri dari puluhan elemen masyarakat sipil independen itu menuntut menolak segala bentuk perampasan hak politik rakyat dan penutupan ruang partisipasi rakyat dalam melakukan pengawasan atau kontrol politik.
“(Kami) memastikan Pemilukada langsung kembali disahkan dalam undang-undang,” tutupnya.
LOV
