Jakarta, bantuanhukum.or.id-Menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, massa buruh yang tergabung dalam Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) melakukan long march dengan rute Tugu Proklamasi, Menteng hingga Bundaran Hotel Indonesia (19/10). Long march tersebut melibatkan ratusan massa buruh yang berasal dari berbagai serikat, diantaranya dari kawasan Karawang, Tanggerang dan Bekasi.
Aksi tersebut menurut SGBN, adalah pembuktian sikap kepada masyarakat bahwa saat ini masih ada organisasi buruh yang masih kritis terhadap hegemoni pemerintahan baru. Kepada Presiden baru, SGBN menyerukan tuntutan agar Joko Widodo untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh dan demokrasi kedepan. Terkait tuntutan, di tahun 2015, [1] pemerintah harus memenuhi tuntutan upah riil nasional sebesar empat juta lima ratus ribu rupiah, [2] penolakan atas uu Pilkada & demokrasi sejati untuk kaum buruh dan rakyat, [3] penolakan atas rencana kenaikan BBM, [4] Jokowi-JK rezim politik upah murah & rezim neo-lib, [5] bangun persatuan gerakan buruh – bangun konfederasi buruh alternatif, dan [6] bangun alat politik kelas buruh – sebagai senjata utama perubahan mendasar.
Menurut Sultoni, Koordinator Nasional SGBN, “untuk mewujudkan upah demikian, maka pemerintah juga harus berani untuk merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi buruh dilapangan.”
Selain upah, SGBN juga menyoroti masalah demokrasi di Indonesia. SGBN secara tegas menolak UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan upaya mensejahterakan buruh. Bagi mereka, konstelasi politik diparlemen tidak benar-benar tulus memperjuangkan hak buruh dan parlemen dianggap hanya mengamankan kekuasaan semata.
Selain dihelat di Jakarta, aksi serupa juga serentak dilaksanakan diberbagai daerah, diantaranya seperti Medan, Sumatra Utara, Makassar, Samarinda, Indramayu, Cirebon. Aksi SGBN di Jakarta berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, dan disediakan mimbar bebas buruh untuk menyuarakan tuntutannya kepada publik.
Aksi tersebut diakhiri dengan kembali ke Tugu Proklamasi dan ditutup dengan pernyataan sikap oleh Koordinator Nasional SGBN sekitar pukul 16.00 WIB (Tha)
