Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (10/12) tepat pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) memperingati hari HAM Sedunia dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menuntut ke Menteri BUMN agar menghapus sistem kerja outsourcing di BUMN dan mengangkat pekerja outsourcing di BUMN sebagai pekerja tetap di BUMN. Selain tuntutan tersebut, massa aksi juga sekaligus menolak adanya kebijakan kenaikan harga BBM dan menolak upah murah. Terkait kenaikan harga BBM, buruh merasa semakin terbebani dengan adanya kebijakan tersebut.
Pergerakan aksi dimulai dari Tugu Proklamasi, kemudian massa buruh melakukan konvoi menuju Tugu Tani. Selama konvoi, buruh sempat berorasi di depan Kantor Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dalam orasinya, Mas’ud selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPMI menyampaikan ke Partai Nasdem untuk mendesak Pemerintahan Jokowi-JK agar menghapuskan sistem kerja outsourcing di BUMN sekaligus penolakan terhadap upah murah bagi buruh. “Kami meminta Partai Nasdem agar mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk segera mengangkat pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap di BUMN,” tegasnya. Orasi tersebut ditujukan ke Partai Nasdem mengingat partai tersebut merupakan salah satu partai pendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
Sesampainya di Tugu Tani, massa buruh memulai aksi long march menuju kantor Kementrian BUMN. Selama long march tersebut, Omen selaku koordinator aksi, menyerukan ke semua massa buruh untuk tolak sistem kerja outsourcing di BUMN.
Dalam orasinya, Omen pun mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun pekerja outsourcing BUMN tidak kunjung diangkat sebagai pegawai tetap sehingga menimbulkan ketidak pastian terhadap status kerja mereka.
Suasana ricuh sempat terjadi di depan gerbang kantor Kementrian BUMN. Massa sempat merobohkan gerbang pagar kantor Kementrian BUMN namun aparat kepolisian mampu mengantisipasi kericuhan tersebut.
Fuad selaku Presiden PPMI mengatakan bahwa, “selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan kesediaannya untuk menghapus sistem kerja outsourcing BUMN namun sampai saat ini tidak ada sikap tegas dari Jokowi untuk menghapus sistem outsourcing setelah terpilih menjadi Presiden.”
Massa buruh juga menantang Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menemui perwakilan buruh, tetapi dikabarkan Menteri sedang tidak berada di tempat. Rencananya, pihak Kementrian BUMN akan segera menjadwalkan pertemuan antara Menteri BUMN dengan perwakilan buruh untuk membahas permasalahan outsourcing BUMN.
Aksi unjuk rasa tersebut sebagai upaya menuntut janji Menteri BUMN yang rencananya akan menemui langsung perwakilan buruh, namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasikan. (Gading)
