Pada hari Senin 16 Desember 2013 buruh BUMN Outsourcing dan Karyawan tetap yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN) kembali meggelar aksi unjuk rasa yang menuntut supaya Presiden ambil alih persoalan Outsourcing di BUMN sesuai dengan rekomendasi Panja Outsourcing, yang pada pokoknya; mengangkat seluruh buruh outsourcing di BUMN menjadi karyawan tetap di perusahaan BUMN, menghentikan PHK, serta mempekerjakan kembali buruh outsourcing yang sudah di PHK.
Pasalnya Dahlan Iskan Meneg BUMN sejak dikeluarkannya Rekomendasi Panja Outsourcing pada tanggal 22 Oktober 2013 tidak ada niat yang tulus untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, tapi hal yang dilakukan oleh Dahlan Iskan Meneg BUMN mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya bertentangan dengan Rekomendasi Panja Outsourcing.
Jumlah massa Geber BUMN yang melakukan aksi unjuk rasa sekitar 5.000 orang yang dimulai pada Pukul 10.30 Wib dengan titik kumpul massa di Stasiun TVRI kemudian longmarch menuju Gedung DPR/MPR hingga kemudiaan pada Pukul 13.00 Wib massa Geber BUMN konvoi menggunakan sepeda motor dan mobil menuju istana Kepresidenan.
Dalam aksi tersebut perwakilan dari massa GEBER BUMN diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Adapun tanggapan Pramono Anung selaku pimpinan DPR RI menanggapi tuntutan Geber BUMN terkait persoalan Outsourcing di BUMN mengatakan bahwa Buruh Outsourcing harus diangkat sebagai karyawan tetap, lebih baik buruh outsourcing diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan BUMN daripada melakukan perekrutan pegawai baru karena para buruh Outsourcing tersebut sudah mempunyai keahlian dibidangnya.
Pramono Anung menjelaskan lebih lanjut kepada Geber BUMN hal yang dapat dilakukan oleh DPR RI untuk memastikan rekomendasi Panja Outsourcing dilaksanakan dan tidak terjadi pelanggaran sistem kerja outsourcing yaitu meminta Geber BUMN untuk membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, yang nantinya akan dibawa dalam rapat paripurna di DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013 sehingga persoalan outsourcing di BUMN menjadi persolan seluruh fraksi di DPR RI bukan lagi persoalan ditingkat Komisi di DPR RI. Sedangkan pada saat massa Geber BUMN aksi di depan Istana Negara tidak ada satupun yang bersedia menerima perwakilan Geber BUMN untuk membahas persoalan Outsourcing di BUMN meskipun sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan Staf Khusus Presiden bidang Kesejahteraan Prof. Firmanzah karena Prof. Firmanzah sedang berada di Jepang mendampingi Presiden maka pertemuan dengan Geber BUMN dijadwal ulang, kemudian massa geber BUMN membubarkan diri.
