Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa 9 Februari 2016, pukul 13.00 WIB, Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI melaksanakan aksi demonstrasi di Depan Istana Kepresiden. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan akibat adanya ketakutan akan terjadinya eksploitasi alam besar-besaran di Papua dan semakin menguatnya militerisme pasca Ekspedisi NKRI tersebut.
Ekspedisi NKRI tersebut digagas oleh Mentri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani dengan melibatkan unsur TNI sebagai pelaksana utama serta peneliti dan mahasiswa. Dilansir dari situs resmi Ekspedisi NKRI, saat ini memang Ekspedisi NKRI telah mengirimkan 1.200 Personil yang terdiri dari 670 personel TNI/Polri (396 personel pusat dan 274 personel daerah), 530 personel sipil (344 personel pusat dan 186 personel daerah) yang terdiri dari relawan, mahasiswa dan tenaga ahli untuk terlibat dalam ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat. Ekspedisi tersebut bertujuan mendata dan memetakan sumber daya alam di Papua Barat.
Keterlibatan TNI dalam jumlah yang banyak tersebut adalah salah satu hal utama yang mengakibatkan penolakan dari masyarakat, terutama masyarakat Papua.
“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik!” Ujar Veronica Koman, Pengacara Publik LBH Jakarta yang fokus dalam isu Papua.
Selain itu ditakutkan juga bahwa Ekspedisi tersebut hanya akan membawa pemodal baru ke Tanah Papua untuk mengkapitallisasi sumber daya alam yang berujung pada kesengsaraan Rakyat Papua.
Vicky Tebay, salah seorang mahasiswa Papua yang melakukan orasi mempertanyakan Ekspedisi NKRI tidak akan mensejahterakan rakyat Papua, namun membawa bencana baru.
“Kami orang Papua tidak butuh Ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru” tegasnya.
Aksi damai tersebut berakhir sekitar Pukul 14.05 WIB setelah sempat diguyur hujan lebat. Aksi demonstrasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang turut bersolidaritas terhadap masyarakat Papua. Organ gerakan tersebut terdiri dari Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Seluruh organ gerakan tersebut secara kompak meneriakkan satu hal: “tolak Ekspedisi NKRI 2016 di Papua Barat!” (Reindra)
