Sabtu (21/6) telah diadakan diskusi buruh dengan tema “Bahaya Militerisme bagi Gerakan Buruh”. Diskusi ini diselenggarakan di Sekretariat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB). Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber yakni, Sulaiman (Ketua GSPB), Maruli Tua Rajagukguk (Pengacara Publik LBH Jakarta), dan Erwin Maulana (Imparsial). Selain itu, beberapa anggota serikat buruh seperti PB Roxy, PB Darma, PB Metalindo, PB HSJ, dan PB DK hadir dalam diskusi tersebut.
Sebagai pemantik diskusi, diawal acara para peserta disuguhkan sebuah film dokumenter yang memperlihatkan tindakan represif aparat militer terhadap masyarakat di era orde baru, serta kronologis kasus penculikan aktivis. Pada bagian lain film tersebut juga memperlihatkan cerita dari para keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa.
Mengawali diskusi Sulaiman selaku Ketua GSPB mengatakan aksi represif militer saat orde baru masih terasa hingga saat ini, terutama bagi kaum buruh. “Masih ada intimidasi militer terhadap buruh,” ujarnya. Kemudian dia menganggap pola-pola tindakan militer yang tiba-tiba memasuki pabrik-pabrik sama halnya dengan tindakan premanisme.
Sementara Erwin Maulana menyoroti gerakan militer yang mulai merangsek masuk ke wilyah buruh dengan mengaitkannya pada momentum pemilihan presiden. Erwin Maulana menyatakan kalau ada upaya untuk menganggap salah satu calon presiden yang diduga pelanggar HAM dapat memberikan kesejahteraan bagi buruh. “Padahal tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa si capres tersebut memperjuangkan hak rakyat,” cetus peneliti Imparsial ini. Erwin pun menyayangkan terdapat beberapa kaum buruh yang justru terayu oleh trik-trik politik si capres tersebut.
Maruli menganggap salah satu visi dan misi capres Prabowo yang akan memperkuat kelembagaan TNI dapat memperkuat status quo saat ini. “ Ke depannya TNI semakin dapat merangsek ke ranah masyarakat sipil,” jelasnya. Pengacara Publik LBH Jakarta tersebut memperingatkan kalau beban buruh akan semakin berat dalam memperjuangkan haknya kalau capres tersebut terpilih. “Hak-hak buruh akan semakin dikekang kalau capres tersebut terpilih nanti,” tegasnya.
Dalam diskusi ini terdapat dua poin penting yang disampaikan, yaitu hapuskan militer dari sektor perburuhan dan tolak capres pelanggar HAM. (gading)
