Langkah Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis 36 nama anggota dewan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selasa (9/7), bertempat di gedung YLBHI beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan moril terhadap lembaga yang sedang dilaporkan oleh politisi Syarifuddin Sudding dan Ahmad Yani tersebut.
“Tindakan ICW adalah bagian dari cara memberikan akses informasi pada masyarakat sebelum pemilu,” tegas Feri Junaidi dari LSM Perludem.
Ia menilai masyarakat perlu diberi akses yang seluas-luasnya untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun depan.
Selain itu ia juga menegaskan, ketika proses memberikan akses pada masyarakat dihambat, maka itu meerupakan bentuk ancaman bagi semua pihak, dan pertanda demokrasi tidak berjalan.
Senada dengan Feri, perwakilan dari LBH Jakarta, Maruli Rajagukguk, juga menyampaikan dukungan mereka pada ICW. Ia juga mengecam tindakan anggota dewan yang mempermasalahkan rilis lembaga yang dikomandoi Febri Diansyah tersebut.
”LBH Jakarta mengecam tindakan anggota DPR RI yang telah melaporkan ICW ke Mabes Polri,” tegas Maruli.
Bahkan, Maruli menduga ada ketidakberesan dalam proses pelaporan rilis yang dikeluarkan ICW. “Ini ada kongkalikong antara anggota dewan dengan Mabes Polri, yang kaitannya dengan calon pemilihan Kapolri mendatang.”
Maruli pun menuding anggota dewan tersebut tidak mengerti makna perwakilan. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh ICW adalah bagian dari proses berdemokrasi.
LBH Jakarta akan terus memberikan dukungan yang sebesar-besarnya pada ICW dalam ikhtiar mereka memberangus korupsi di Indonesia. “LBH akan terus mendorong ICW untuk makin membuka lagi nama-nama anggota dewan yang tak pantas untuk dipilih.” Tutup Maruli.
Sementara itu, Bahrain, perwakilan dari YLBHI menghimbau pada seluruh LBH-LBH yang berada dalam naungan YLBHI untuk melakukan tindakan yang sama dengan ICW. Ia menginstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap para calon anggota dewan.
YLBHI juga siap membantu siapapun yang ingin menyampaikan suaranya demi Indonesia yang lebih baik. “YLBHI siap membantu siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya.”
Sementara itu, Erwin dari LSM Indonesian Legal Roundtable (ILR) menjelaskan bahwa laporan anggota dewan ke Mabes Polri adalah pertanda buruk bagi negeri ini. “Kriminalisasi terhadap ICW adalah bagian dari upaya untuk merobohkan demokrasi.”
