LBH Jakarta selenggarakan pendidikan hukum kritis bagi warga cikini kramat yang ruang hidupnya dirampas korporasi

21 Mei 2025 — LBH Jakarta bersama Forum Warga Cikini Kramat telah mengadakan kegiatan pendidikan hukum kritis untuk mendiskusikan persoalan ruang hidup warga yang dirampas sewenang-wenang oleh RAB Group dan PT Alfa Glory Perkasa (AGP) tanpa dasar hukum yang jelas. RAB Group dan PT AGP melakukan privatisasi jalan umum yang berlokasi di Jalan Cikini Kramat,…

Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 di Jakarta. Terdapat serangkaian tindakan Aparat Kepolisian yang merupakan bentuk…

Pengelolaan PLTU Harus Transparan dan Akuntabel! Akademisi Bersama LBH-YLBHI Se-Jawa Ajukan Permohonan Informasi Publik Terkait Pengelolaan PLTU kepada Kementerian Lingkungan Hidup

RILIS PERS LBH-YLBHI SEJAWA Senin, 28 April 2025 – Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana bersama LBH-YLBHI se-Jawa mengajukan permohonan informasi publik terkait pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Melalui permohonan informasi ini, Pemohon mengajukan permintaan informasi publik berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),…

Temuan di Balik Penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika di Kecamatan Teluknaga

Siaran Pers Sabtu (19/04), Rumah Doa Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika disegel oleh Camat Teluknaga menjelang pelaksanaan paskah yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/04). Penyegelan itu hanya terjadi sehari setelah jemaat melakukan prosesi Jumat Agung, salah satu rangkaian dalam tiga hari suci Paskah, di Rumah Doa mereka. Padahal kebebasan beragama jelas diatur dan menjadi…

Mangkirnya Polda Banten dan Penundaan Sidang Lanjutan oleh Hakim Tunggal Praperadilan Merupakan Bentuk Unfair Trial terhadap 9 Warga Cibetus

Siaran Pers Jumat, 21 Maret 2025 merupakan panggilan sidang pertama Praperadilan yang dimohonkan oleh 9 Warga Cibetus, Padarincang atas serangkaian upaya paksa dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Banten. Setelah sidang dibuka oleh Hakim Tunggal Praperadilan, diketahui bahwa Dirkrimum Polda Banten sebagai Termohon mangkir dari panggilan sidang yang patut.  Hakim Tunggal Praperadilan, yakni…

Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamax Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss

Policy Brief Kasus yang menimpa Pertamina berimplikasi luas tidak hanya pada kerugian negara dari selisih subsidi dan kompensasi BBM. Konsumen jelas dirugikan karena membayar selisih harga BBM Pertamax dengan RON yang lebih rendah. Praktik Mafia Migas yang kembali berulang bahkan dengan mekanisme yang lebih kompleks. Pertama, permainan dari sisi penolakan minyak mentah dari KKKS (Kontraktor…

Gubernur Baru DKI Jakarta Belum Menyelesaikan Permasalahan Hak atas Tempat Tinggal Warga Kampung Bayam secara Partisipatif!

Siaran Pers Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) Semula, Pramono Anung telah mengumbar “janji manis” untuk segera menyelesaikan masalah pemenuhan hak atas hunian terhadap Warga Kampung Bayam bila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Masa Kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada Kamis, 6 Maret 2025 Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) melakukan seremoni penyerahan kunci kepada penghuni…

Pembukaan Pos Pengaduan bagi Warga Korban Pertamax Oplosan

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Sejak Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, ruang publik diisi oleh berbagai keresahan warga.  Pasalnya, terdapat dugaan modus korupsi berupa manipulasi bahan bakar minyak (BBM)…

Mahasiswa, Advokat, hingga Keluarga Korban Salah Tangkap Ajukan Permohonan Informasi Publik ke DPR RI Menuntut Naskah Akademik dan Draft RUU KUHAP Dibuka kepada Publik!

SIARAN PERS Rabu, 19 Februari 2025 – Perwakilan mahasiswa, advokat, dan keluarga korban penyiksaan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini adalah dampak dari keputusan DPR RI pada rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana…