Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019, Wadah Pegawai KPK bersama masyarakat dari berbagai latar belakang menggelar aksi solidaritas di Lobby Gedung KPK. Aksi damai ini mengusung tema Geruduk KPK (Gerakan Rakyat untuk Dukung KPK) Cicak vs Buaya 4.0! Aksi ini digelar untuk menyikapi pelemahan KPK melalui diluluskannya calon pimpinan (capim) KPK yang bermasalah oleh Panitia Seleksi CAPIM KPK 2019-2023.
Charles Simabura dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dalam orasinya menyatakan bahwa proses seleksi Capim KPK haruslah bersih. Ia tidak menginginkan KPK diisi orang-orang yang tidak berkualitas. Hal tersebut dikuatkan oleh Ilhamsyah Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang dalam orasinya tegas mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan akan bersih jika KPK kuat.
Tsany Annafari, penasihat KPK bahkan keras menyindir capim yang bermasalah.
“Capim yang bermasalah contohnya capim yang tidak melaporkan harta kekayaan pada LHKPN itu ibaratnya kucing kurap, ketika ia menjadi pimpinan KPK maka kurap tersebut akan menular pada seluruh pegawai KPK,” katanya.
Dalam tiap kesempatan menyampaikan pendapat, para peserta aksi solidaritas secara umum meminta agar Presiden Joko Widodo mencoret calon pimipinan KPK Periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah. Selain capim KPK yang dinilai bermasalah, peserta aksi solidaritas juga menyoroti proses pelemahan pemberantasan korupsi dengan banyak dilaporkannya para pegiat antikorupsi yang kritis terhadap proses seleksi capim KPK. Mereka yang dilaporkan kepada Kepolisian dengan tuduhan memberikan berita bohong adalah Asfinawati Ketua Umum YLBHI, Adnan Topan Koordinator ICW dan Febri Diansyah Juru Bicara KPK.
Di media sosial seruan dari masyarakat untuk mencoret capim KPK yang bermasalah hadir dalam berbagai karya melalui hastag #SaveKPK dan #KawalCapimKPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga mengatakan bahwa 70.000-an masyarakat telah mendukung dan menandatangani Petisi melalui platform digital agar Presiden Joko Widodo mencoret capim KPK yang bermasalah. Dukungan terhadap petisi tersebut akan terus bertambah mengingat animo masyarakat sangat tinggi dalam isu pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pada akhir aksi, seluruh peserta aksi dipandu oleh perwakilan organisasi bersama-sama menyerukan dan menyatakan pernyataan sikap yaitu:
1. Meminta Presiden Jokowi Widodo tidak meloloskan atau menerima calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Coret Calon Pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, diduga terlibat pelanggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi dan rekam jejak buruk dimasa lalu. Sehingga tidak diloloskan dalam seleksi.
2. Betul-betul memilih calon pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI.
Sejauh ini proses seleksi capim KPK telah menghasilkan 20 nama calon. Sebelumnya komposisi Panitia Seleksi Capim KPK 2019-2023 banyak dikritisi oleh para pegiat anti korupsi, saat ini calon-calon pimpinan KPK yang tersisa juga ikut dikritisi.
Aksi solidaritas ini diisi dengan berbagai orasi dan pernyataan sikap dari para tokoh masyarakat, perwakilan organisasi hingga musisi. Beberapa yang mengikuti aksi tersebut adalah Wadah Pegawai KPK, BEM Universitas Indonesia, BEM Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Perwakilan Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Perempuan dan pihak-pihak lainnya. Hadir juga musisi-musisi seperti Band Efek Rumah Kaca dan Simphony Band. (Rizky Arjuna)
