Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga korban penggusuran DKI Jakarta temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (03/11) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas program satu juta rumah yang merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Basuki Hadimuljono selaku Menteri PU mengatakan program perumahan harus menjadi satu dengan kawasan, yang mana program tersebut memiliki tujuan agar masyarakat memilki kehidupan yang layak.
“Program satu juta rumah merupakan program yang dicanangkan pemerintah sejak awal tahun 2015 lalu dan akan berkelanjutan hingga tahun 2019. Kelak, setiap tahunya minimal 2 kawasan akan dilakukan, terutama penataan kawasan kumuh,” jelasnya.
Lebih lanjut LBH Jakarta bersama dengan jaringan perkotaan menawarkan konsep Perumahan Swadaya untuk penataan kampung di Indonesia yang rawan pembangunan. Konsep ini dirasa sejalan dengan konsep satu juta rumah dan 100 – 0 – 100. Pilot Project ini diterima oleh Menteri, namun beliau menambahkan bahwa terdapat hambatan dalam melakukan program satu juta rumah yakni terbatasnya lahan, karena Lahan merupakan faktor penting dalam pengadaan rumah bagi masyarakat.
Dalam Audiensi tersebut, LBH Jakarta juga mempertanyakan perlindungan hak atas tempat tinggal terhadap 2 titik lokasi yang akan digusur dalam waktu dekat ini, yakni Bidara Cina dan Bukit Duri.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah hanya menyediakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) kepada warga yang tinggal di 2 wilayah tersebut. Oky Wiratama selaku Pengacara Publik dari LBH Jakarta menyampaikan kepada Menteri PU bahwa “Rusunawa bukanlah solusi utama bagi tempat tinggal warga, masih banyak konsep alternatif selain Rusunawa seperti Kampung Susun, Bedol Desa, dan sebagainya,” katanya.
Terkait dengan hal itu, Mentri PU berkomentar bahwa solusi tempat tinggal kepada warga yang akan digusur hanya bisa dengan pembangunan secara vertikal/ke atas. Oleh karenanya beliau membuka peluang bagi warga Bidara Cina dan Bukit Duri untuk mengajukan konsep alternatif penataan kampung mereka.
Hasil audiensi dengan Menteri PU dirasa cukup kooperatif dan komunikatif dalam menemukan solusi bersama bagi warga korban maupun calon korban penggusuran, selanjutnya Basuki memberikan waktu selama 2 minggu kepada warga untuk mengajukan konsep alternatif rumahnya. (Oky)
