Saat ini, Reformasi telah memasuki usia ke 16 tahun, kaum buruh berharap para Capres-Cawapres yang akan terpilih pada tanggal 9 Juli nanti menghapuskan militerisme di Sektor Perburuhan.
Kondisi saat ini intervensi TNI dan Polri masih sangat kuat untuk merepresi gerakan buruh melalui hukum (by law) seperti lahirnya Inpres No., 9 tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum yang melibatkan Polri. intervensi TNI dan Polri dalam bentuk tindakan di tahun terakhir ini yaitu pada bulan oktober tahun 2012 TNI melakukan pemukulan terhadap buruh SP KASBI, SKEP SPSI karena melakukan mogok nasional. Di tahun 2014 ini, menjelang Pilpres PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan TNI diwakili Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.H. .
Oleh karenanya Federasi Buruh Lintas Pabrik dan LBH Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan lupa akan mengadakan diskusi untuk membedah sikap buruh atas menguatnya militerisme di sektor perburuhan menjelang Pilpres tahun 2014. Adapun diskusi tersebut dengan tema “Menakar Komitmen Capres-Cawapres Hapuskan Militerisme di Sektor Perburuhan”, yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 9 Juni 2014
Pukul : 13.00 Wib- Selesai
Pembicara :
- Jumisih | Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP).
- Araf | Direktur Program Imparsial.
- Isnur | Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta.
