VIVAnews – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku akan mengadakan musyawarah dengan warga Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang berdemo di depan Balai Kota, Jakarta pagi tadi.
Mereka mengeluhkan soal harga pembebasan lahan proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2, Kebonjeruk – Ulujami yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.
Menurut Jokowi, dirinya akan melakukan musyawarah dengan warga pada pekan depan. Sekaligus meninjau lahan yang dipermasalahkan itu.
“Saya sudah janjian pekan depan bertemu. Kalau memang ada solusi yang lebih baik kepada warga kenapa tidak. Ini kan dari 2010 jadi warga harus diajak bicara,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu 17 April 2013. Dia mengatakan, untuk mengetahui secara detail pelaksanaan proyek tersebut, maka harus ditinjau langsung ke lapangan.
“Saya kan secara detail belum tahu, kalau saya bertemu dengan semua organ baru bisa kelihatan. Kalau di kantor proyeknya apa, belum pernah ke sana, dulu 2010 proyeknya juga belum ngerti,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, pembangunan tol tersebut merupakan proyek pemerintah pusat. Dalam proyek JORR itu pemerintah provinsi hanya sebagai pelaksana, termasuk dalam mengganti rugi lahan yang merupakan wewenang kementerian.
“Saya belum tahu secara riil, JORR ini kan proyeknya pemerintahan pusat, Kementerian PU. Kemudian mengenai ganti rugi juga dari Kementerian. Kami hanya menjalankan di lapangan. Saya mau lihat lapangannya seperti apa,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2, Kebonjeruk – Ulujami, pembasan lahan sudah dimulai sejak 2010 yang lalu. Saat ini masih ada 2 hektar tanah yang belum dibebaskan, terdiri dari 89 bidang tanah.
Dalam satu bidang tanah terdiri dari sembilan atau delapan kepala keluarga. Sedangkan yang terkena pembebasan lahan sekitar 1.150 warga. (eh)
