Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamax Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss

Advokasi Kasus, Berita

Policy Brief Kasus yang menimpa Pertamina berimplikasi luas tidak hanya pada kerugian negara dari selisih subsidi dan kompensasi BBM. Konsumen jelas dirugikan karena membayar selisih harga BBM Pertamax dengan RON yang lebih rendah. Praktik Mafia Migas yang kembali berulang bahkan dengan mekanisme yang lebih kompleks. Pertama, permainan dari sisi penolakan minyak mentah dari KKKS (Kontraktor…

Pembukaan Rekrutmen Calon PBH Kampanye Strategis

Berita, Publikasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan para Pengabdi Bantuan Hukum yang humanis, mandiri, progresif, dan berintegritas dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Dalam pengabdiannya para Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung di LBH Jakarta sebagai Pengacara Publik atau setingkat, diatur dengan masa pengabdian. Untuk itu, LBH Jakarta mengajak…

Pelatihan Paramedia: Membangun Gerakan Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Berita, Publikasi

LBH Jakarta telah menyelenggarakan Pelatihan Paramedia pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Gedung YLBHI-LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi kampanye digital serta memperkuat kebebasan berekspresi sebagai bagian dari advokasi hak asasi manusia. Pelatihan diikuti 14 peserta dari komunitas dampingan, pers mahasiswa, dan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH)…

Mahasiswa, Advokat, hingga Keluarga Korban Salah Tangkap Ajukan Permohonan Informasi Publik ke DPR RI Menuntut Naskah Akademik dan Draft RUU KUHAP Dibuka kepada Publik!

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Berita, Publikasi, Siaran Pers

SIARAN PERS Rabu, 19 Februari 2025 – Perwakilan mahasiswa, advokat, dan keluarga korban penyiksaan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini adalah dampak dari keputusan DPR RI pada rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana…

Bebaskan Masyarakat Padarincang dan Hentikan Brutalitas Polisi Polda Banten

Advokasi Kasus, Berita, Siaran Pers

SIARAN PERS TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras penangkapan sewenang-wenang dan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Banten terhadap Masyarakat dan Santri (Anak) di Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Banten.  Berdasarkan informasi yang kami terima, tindakan brutal Polisi tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2025 sekitar…

Hentikan Perampasan Ruang Hidup, KKP harus Cabut PKKPRL PT. CPS di Gugusan Pulau Pari

Advokasi Kasus, Berita, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) Pada 17 Januari 2025 sejak siang hingga sore, excavator (beko) yang selama ini ditolak dan diusir warga tengah beroperasi dengan melakukan pengerukan pasir laut untuk pengembangan fasilitas pariwisata oleh swasta pada perairan dangkal di Gugusan Pulau Pari. Warga Pulau Pari yang mendengar adanya aktivitas dari excavator tersebut langsung…

Koalisi IBUKOTA Bersurat ke Presiden hingga Pj. Gubernur Jakarta: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MA untuk Wujudkan Udara Bersih

Advokasi Kasus, Berita, Siaran Pers

Siaran Pers Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta   Jakarta, 6 Januari 2025 – Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara dan Koalisi Semesta (IBUKOTA), yang terdiri dari LBH Jakarta bersama para advokat dan pengacara publik, mengirimkan surat permohonan informasi mengenai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2560 K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht…

Berhenti Eksploitasi Istilah ‘Oknum’! Pemerasan Polisi di DWP 2024 Adalah Bagian dari Masalah Sistemik Polri yang Harus Direformasi secara Total

Advokasi Kasus, Berita, Publikasi, Siaran Pers

Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 494/RILIS-LBH/XII/2024 Menanggapi Kasus Pemerasan oleh Polisi terhadap Pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 LBH Jakarta mengecam keras tindak tanduk sewenang-wenang dan koruptif yang dilakukan oleh aparat kepolisian lintas satuan kewilayahan di Polda Metro Jaya dalam pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Berdasarkan berbagai pemberitaan media, aparat kepolisian…

Penetapan BSD sebagai KEK Diduga Kuat sebagai Politik Balas Budi dan Sarana Bagi-bagi Konsesi yang Berpotensi Mengorbankan Ruang Hidup Warga

Berita, Publikasi, Siaran Pers

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo telah mengundangkan PP No. 38/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten pada 7 Oktober 2024. Dalam PP tersebut, diatur bahwa KEK tersebut memiliki luas sebesar 59,68 Ha yang terletak dalam Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meskipun digadang-gadang sebagai langkah…

Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri

Berita, Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)…